Survei yang dilansir Lingkaran Survei Indonesia (LSI) kemarin mengindikasikan program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) akan menguntungkan Partai Demokrat. Program itu pun akan digunakan sebagai senjata bagi calon legislator partai tersebut dalam Pemilihan Umum 2014.

Presiden SBY mengambil langkah berani menaikkan harga BBM untuk menyelamatkan perekonomian nasional. Langkah strategis meskipun tak populis.

Pembagian Balsem sebagai kompensasi kenaikan harga BBM lebih menguntungkan Partai Demokrat (PD).

Lingkaran Survei Indonesia (LSI) tidak hanya melakukan survei terhadap masyarakat miskin, namun juga kepada politisi kader partai koalisi maupun oposisi pemerintah.

LSI pimpinan Denny JA mengadakan survei terkait realisasi dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (Balsem). Mayoritas masyarakat setuju pemberian Balsem, namun tak yakin realisasi dana Balsem tepat sasaran.

Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pimpinan Denny JA melakukan survei terkait pandangan masyarakat terkait kenaikan harga BBM. Hasilnya, mayoritas masyarakat menolak kenaikan harga BBM.

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, dinilai akan layak memimpin Indonesia jika berhasil memimpin ibu kota. Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai, terlalu dini mencalonkan Jokowi pada pemilihan presiden 2014.

Selama ini, meski membawa nama Islam, perilaku politik para elit di partai Islam kerap tak menujukkan jiwa islami yang bersih, damai, dan mementingkan kebutuhan umat. Bahkan sebaliknya, tingkah-polahnya kerap “menyakiti” perasaan publik dengan perilaku korup dan arogan. Bagaimana nasib perolehan partai Islam pada Pemilu 2014 nanti?

Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pimpinan Denny JA melihat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) termasuk salah satu capres paling potensial. Namun Jokowi harus terlebih dahulu sukses membangun Jakarta.

Kasus impor daging sapi yang menimpa eks Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq dinilai berimbas ke kepercayaan publik terhadap partai Islam. Karena partai dakwah sekalipun tak menjamin kadernya bebas korupsi.