Sedianya hari ini, tim khusus yang membahas RUU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) akan mengadakan rapat dengan pihak pemerintah. Namun, apa daya, jumlah anggota DPR yang hadir tidak memenuhi quorum.

DPR masih menggodok RUU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) agar segera disahkan. UU itu akan menggambarkan sikap anggota dewan mendukung atau tidak pemberantasan korupsi nanti.

RUU PPATK dipangkas sehingga KPK tidak bisa mengusut kasus pencucian uang. Meski tidak masalah, KPK menyebut wewenang akan menjadi lengkap jika bisa ikut mengusut perkara semacam itu.

Wacana pemberian wewenang penyelidikan bagi Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) terus bergulir. Partai Amanat Nasional (PAN) menilai wewenang penyelidikan bagi PPATK perlu untuk pencegahan tindak pidana pencucian uang.

Empat Fraksi di DPR yakni  PDIP, PPP, Hanura dan Golkar menolak penguatan PPATK. Empat fraksi ini tidak setuju Laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK diberikan kepada KPK.

Anggota Panja RUU TPPU Martin Hutabarat berharap kewenangan KPK untuk menyidik kasus pidana pencucian uang tetap dipertahankan. Alasannya hal tersebut sesuai dengan misi pemberantasan korupsi.

Kewenangan pengusutan pidana pencucian uang yang rencananya juga akan dimiliki KPK dihambat. Disinyalir ada gerakan dari oknum tertentu di panja RUU PPTPPU yang menghendaki KPK tidak memiliki kewenangan itu.

Muhtadi Asnun, terdakwa kasus dugaan penerima suap hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam kasus money laundering dan penggelapan, menolak semua kesaksian dari saksi Gayus Tambunan. Dia membantah menerima uang US$ 40 ribu.

Banyak yang meragukan proses hukum kasus rekening gendut perwira Polri oleh Mabes Polri. Pekan depan, Satgas Pemberantasan Mafia Hukum akan memutuskan apakah akan menangani perkara tersebut atau tidak.

Dokumen tentang rekening jenderal polisi tidak akan diserahkan kepada Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Sifat dokumen itu rahasia, Polri tidak akan melaporkannya ke Satgas.