Gerakan untuk melawan perusahaan pencuri pulsa rupanya cukup ramai di Facebook. Jika sebelumnya ada gerakan untuk mendukung korban pencurian pulsa yang dipolisikan content provider, grup yang ini berisi tuntutan untuk menghentikan pencurian pulsa.

Pihak terkait kasus pencurian pulsa telah melakukan sejumlah pertemuan untuk mencari jalan keluar. Namun masih ada saja kalangan yang kecewa dan malah menyerukan gerakan mematikan ponsel. Anda mau?

Daniel Kumendong, korban 'pencurian' pulsa, mengancam akan melakukan class action terhadap Kemenkominfo jika laporannya tidak segera ditindak lanjuti. Daniel mendesak agar Kemenkominfo segera mengumumkan 60 content provider nakal.

DPR mengusulkan moratorium SMS premium terkait maraknya 'pencurian' pulsa oleh content provider (CP) nakal. Jika harus dilakukan, maka moratorium ini harus dilakukan dengan selektif.

Maraknya 'pencurian' pulsa oleh content provider (CP) nakal meresahkan masyarakat. Namun Kemenkominfo tidak bisa serta merta mencabut izin semua CP karena bisa mematikan industri kreatif anak bangsa.

Kemenkominfo memanggil BRTI dan sejumlah pihak terkait kasus 'pencurian' pulsa. Untuk meminimalkan peristiwa serupa terjadi di masa mendatang, hubungan bisnis operator dan CP akan diawasi ketat.

Kasus pencurian pulsa masih menjadi topik hangat yang dibahas oleh perwakilan Kominfo dengan pihak terkait. Kominfo rapat tertutup untuk menemukan langkah greget meredakan isu panas itu.

Kemenkominfo besok akan berkoordinasi dengan Bareskrim. Hal itu dilakukan untuk menindaklanjuti pengaduan mengenai para operator 'nakal' yang merugikan masyarakat.

Kemkominfo dan BRTI akan mendatangi Bareskrim Mabes Polri, Selasa (11/10) besok. Tujuannya, untuk menindaklanjuti kasus dugaan pencurian pulsa oleh perusahaan penyedia layanan konten.

​Kemenkominfo dinilai lambat menangani kasus pencurian pulsa. Gerakan mahasiswa yang membuka pos pengaduan pencurian pulsa bukti bahwa pos pengaduan BRTI yang berada di bawah Kemenkominfo itu tak lagi dipercaya.