Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh Ketua KPUD Kabupaten Lampung Barat, Lukman Zaini ditunda. Penundaan karena pengadu yakni pihak koalisi partai tidak datang.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hari ini menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik oleh Ketua KPU dan Ketua Panwaslu Kota Cimahi terkait diskualifikasi dua pasangan mantan bakal calon walikota independen Cimahi.

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie berkeliling mengunjungi sejumlah TPS di Jakarta. Jimly memantau jalannya Pilgub DKI Jakarta putaran dua hari ini.

DKPP sempat memberi peringatan kepada KPU DKI terkait permasalahan DPT yang terjadi di Pilgub DKI putaran pertama. Untuk putaran kedua permasalahan itu dipandang tidak ada lagi.

Partai Gerindra tidak akan diam terhadap laporan yang dilayangkan Panwaslu DKI soal iklan Prabowo Subianto di sejumlah televisi sebagai pelanggaran Pilgub. Gerindra akan melaporkan hal tersebut ke DKPP.

Komisi II mengusulkan pembangunan gedung gabungan untuk KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjadi Graha Pemilu.

Komisi II DPR RI mengalokasikan dana sebesar Rp 250 miliar untuk pembangunan gedung baru KPU. Kendati demikian, rancangan desain dan lokasi gedung baru ini masih ditentukan.

Belajar dari pengalaman yang lalu-lalu, kini dibuat pedoman beracara terhadap penanganan kasus dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Pengesahannya ditandai penandatanganan dokumen kesepakatan oleh KPU, Bawaslu dan DKPP.

Waktu pendaftaran bagi peserta pemilu sudah berakhir 7 September 2012. Sesuai dengan putusan MK, maka kita semua melihat hal ini adalah suatu momentum bagi upaya mewujudkan penguatan sistem kepartaian.

Setelah memecat tiga anggota KIP, Ketua DKPP Jimly Ashiddiqie meminta agar penyelenggara pemilu bekerja sesuai kode etik. Jika melanggar maka akan dikenai sanksi.