Berbagai upaya dilakukan kementerian untuk mencegah terjadinya korupsi. Salah satunya seperti yang diterapkan oleh Kemenpan RB dalam melakukan reformasi di bidang pelayanan publik.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa menyelidiki dugaan korupsi di ranah militer. Sebagaimana kasus lainnya, alat bukti yang ada haruslah kuat.

Dalam debat capres-cawapres 2014 perdana yang digelar KPU pada Senin (9/6) malam, kedua pasangan calon sama-sama menyampaikan komitmennya untuk memperkuat KPK jika terpilih. Pimpinan KPK, Bambang Widjojanto angkat bicara soal janji para capres yang dilihat jutaan pasang mata itu.

Pasangan Capres-Cawapres Prabowo-Hatta Rajasa dan Jokowi-JK menyatakan komitmen mereka dalam pemberantasan korupsi dalam debat kandidat. Bahkan penguatan KPK menjadi salah satu agenda. 

Pajak menjadi sumber keuangan pokok negara Indonesia. Pengelolaan dana yang berasal dari pajak menjadi tantangan utama para calon pemimpin bangsa.

Dalam eksepsinya, Anas Urbaningrum menilai dakwaan jaksa KPK imajiner. Menanggapi hal tersebut, KPK siap beradu argumentasi hukum dengan tersangka gratifikasi dan pencucian uang itu.

Setelah 'fatwa haram' iPod yang menjadi suvenir pernikahan ditandatangani, satu persatu pejabat negara melaporkan pemutar musik tersebut ke KPK. Tak terkecuali Ketua MA Hatta Ali.

Para Capres-Cawapres menggadang-gadang pemberantasan korupsi dalam visi misi mereka. Entah benar akan serius komitmen atau tidak, tinggal menunggu saja kala mereka terpilih. 

KPK terus menyoroti visi misi yang digaungkan pasangan capres cawapres di Pilpres 2014, terutama tentang pemberantasan korupsi. Menurut Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, jumlah penyidik bukan alasan.

Visi-misi capres cawapres yang maju di Pilpres 2014 diam-diam diamati KPK. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto berpendapat capres cawapres harus mampu memerangi korupsi di sektor pajak.