"Kegiatan ini akan terus dilaksanakan demi mengupayakan untuk menekan angka remitansi ilegal," ujar Kepala BNP2TKI, Nusron Wahid, dalam siaran pers kepada detikcom, Selasa (30/3/2015).

Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid berkomitmen untuk menekan praktik pengiriman uang atau remittance ilegal.

Pasca terbitnya Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM yang menetapkan kepengurusan DPP Golkar hasil Munas Ancol, beberapa anggota Fraksi Golkar memutuskan merapat ke Agung Laksono.

KPK dan BNP2TKI meneken MoU soal pengendalian gratifikasi dan potensi korupsi. Salah satu tujuan MoU ini adalah menutup celah korupsi di bidang pengelolaan TKI.

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) akan melatih sedikitnya 15 ribu TKI Purna (mantan TKI) agar menjadi wirausaha baru sehingga mereka tak tergiur untuk kembali bekerja di luar negeri. 

BNP2TKI mewaspadai kemungkinan jaringan kelompok Negara Islam Irak dan Suriah menyasar calon TKI dalam perekrutan anggotanya. Untuk itu, BNP2TKI memperketat pengiriman TKI ke Timur Tengah.

‎Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) Nusron Wahid meminta polisi turut mengejar pemasok calon TKI ilegal di desa-desa. Ia menilai para pemasok itu telah melakukan tindak pidana trafficking.

Kepala Badan nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid mengunjungi keluarga korban Anak Buah Kapal (ABK) yang hilang di di Kepulauan Falkland, Inggris Raya, sekitar Samudera Atlantik pada 26 Februari lalu.

Kepala BNP2TKI Nusron Wahid sadar lembaga yang dipimpinnya memiliki sejumlah titik yang berpotensi terjadinya korupsi. Tidak ingin kecolongan, Nusron pun mengandeng sejumlah lembaga dan kementerian untuk bisa cegah korupsi.

Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid meminta agar masyarakat selalu waspada kalau ada orang yang datang ke desa menawarkan agar anak mereka bekerja menjadi TKI ke luar negeri. Harus dicek terlebih dulu kejelasan identitas dan asal perusahaan.