Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempunyai wewenang untuk menyidik kasus pencucian uang. KPK punya wewenang bersama BNN, Kejaksaan, pajak dan bea cukai, dan polisi.

Panja DPR untuk RUU TPPU membantah memangkas wewenang KPK dan PPATK. Setiap putusan yang dihasilkan merupakan kesepakatan DPR bersama pemerintah sebagai partner kerjanya.

PPATK boleh saja meminta kewenangannya diperluas ke ranah penyidikan. Dengan syarat, PPATK bersedia keluar dari ketiak pemerintah.

FPG menolak KPK diberi kewenangan untuk menyidik tindak pidana pencucian uang seperti di dalam draf RUU TPPU. Lembaga antikorupsi tersebut hanya bersifat adhoc atau sementara, bukan seperti Kejaksaan atau Polri yang permanen.

Setelah sempat tertunda karena tidak kuorum, rapat RUU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) akhirnya digelar. Namun, rapat antara tim perumus, jajaran pemerintah, KPK dan PPATK ini, dilakukan tertutup.

Fraksi Partai Demokrat (FDP) membantah tudingan kalau RUU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) akan dimanfaatkan pemerintah untuk menguasai PPATK dan KPK.

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) akan melibatkan KPK, Komnas HAM dan PPATK dalam menjaring calon Kapolri. 3 Lembaga ini dilibatkan untuk menjamin calon Kapolri nanti tidak terlibat pidana dan penyimpangan.

Partai Demokrat mendorong pengusutan isu suap di tim perumus RUU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). PD berharap pembahasan RUU tidak selalu dibarengi dengan isu suap.

Bambang Soesatyo membantah menerima suap terkait RUU TPPU. Bambang malah menuding Partai Demokrat dan Ketua PPATK mempolitisir RUU ini.

Fraksi PDI Perjuangan menolak mengomentari isu suap Rp 5 miliar dalam pembahasan RUU TPPU. FPDIP menilai tidak relevan bila isu itu dijadikan pembahasan.