Ketua MK Mahfud MD memberikan penjelasan terkait pernyataannya soal putusan hakim agung terkait narkoba dan grasi bagi terpidana narkoba. Mahfud menegaskan hakim MK tidak berwenang mengomentari hal itu. 

Pemberian grasi bagi terpidana kasus narkoba dianggap berlebihan. Grasi yang diberikan Presiden SBY dinilai menyakitkan dari sisi perlindungan anak .

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyayangkan pemberian grasi untuk gembong narkoba oleh Presiden SBY. Langkah tersebut dinilai sebagai penggunaan hak konstitusional yang tidak tepat.

Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Mabes Polri berhasil menembak mati tersangka gembong Narkoba di Mangga Besar, Jakarta Barat. Pelaku ditembak mati karena mencoba melawan petugas.

Mahkamah Agung (MA) membatalkan hukuman mati kepada dua gembong narkotika yang sebelumnya dihukum mati. Menanggapi putusan tersebut, Polri berharap hakim memberikan hukuman setimpal.

Beberapa hakim agung akan menjalani pemeriksaan di Mahkamah Agung terkait pembatalan vonis mati dua gembong narkoba sindikat internasional. Komisi Nasional Pelindungan Anak (Komnas PA) menilai pembatalan hukuman mati itu menyakiti hati para aktivis pemerhati anak-anak.

Hakim agung Imron Anwari juga akan memeriksa Imron terkait vonis bebas bandar narkotika Naga Sariawan Cipto Rimba dengan barang bukti 1 kg sabu-sabu.

MA memutuskan gembong narkoba sindikat internasional Deni Setia tetap divonis hukuman mati. Tapi hukuman ini diringankan menjadi hukuman penjara seumur hidup oleh Presiden SBY.

Imron Anwari akhirnya membeberkan alasan membatalkan vonis mati terhadap pemilik pabrik narkoba Hengky Gunawan. Imron menyatakan pembatalan tersebut didukung oleh Komisi HAM Hongkong.

Deni Setia Maharwa lolos dari vonis hukuman mati berkat grasi Presiden SBY. Hukumannya kini penjara seumur hidup. Istana berdalih, grasi itu sesuai dengan amanat UUD 1945.