Wakil Ketua DPR yang juga Sekjen PAN Taufik Kurniawan mengecam keras prilaku anggota DPR yang suka bolos ikut rapat. Fraksi PAN DPR yang diklaim Taufik relatif rajin ikut rapat jadi rusak citranya gara-gara kelakuan anggota fraksi lain yang membolos.

Presiden SBY memangkas rombongan iring-iringannya dalam setiap beraktivitas di luar Istana Negara. DPR mengapresiasi kebijakan Presiden ini sebagai langkah bijaksana yang mulai memikirkan kenyamanan pengguna jalan.

Pimpinan DPR merasa tidak nyaman dengan adanya isu anggota Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah (BPIH) 2010 telah menerima uang dari Kemenag. Pimpinan DPR pun meminta KPK mulai mengusut kebenaran isu tersebut.

Pimpinan DPR merasa gerah juga dengan seringnya mati lampu yang menimpa pelanggan PLN. Untuk menjamin kasus serupa tidak terjadi lagi, Pimpinan DPR memerintahkan Komisi VII DPR untuk melakukan investigasi menyeluruh kasus byar-pet PLN

Kritik dari DPR kepada Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo terus dilakukan. DPR tidak mau disalahkan terkait kemacetan. DPR melihat Pemprov DKI terlalu asyik memberi izin pembangunan mal yang mengakibatkan kemacetan.

Menurut catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) anggota dewan dari Partai Amanat Nasional (PAN) termasuk yang paling malas melaporkan harta kekayaan mereka. PAN menjanjikan akan memberikan sanksi jika hingga Jumat ini belum melaporkan harta kekayaannya.

DPR RI mempertanyakan kebijakan Gubernur DKI Fauzi Bowo dalam mengatasi kemacetan Jakarta. Wakil Rakyat dari berbagai daerah ini kecewa karena setiap hari harus berhadapan dengan kemacetan Ibukota.

Partai Amanat Nasional mengadakan pertemuan dengan beberapa partai kecil untuk membahas ide konfederasi partai politik yang mereka ajukan menghadapi Pemilu 2014 mendatang. Pertemuan tahap awal itu tidak lantas diartikan bahwa partai-partai tersebut telah terikat usulan konfederasi itu.

Partai Amanat Nasional (PAN) sempat mempertanyakan kriteria penilaian yang dilakukan UKP4 terhadap kinerja para menteri. Sebab menurut PAN, dalam bekerja menteri pastinya juga banyak hal yang harus dipertanggungjawabkan.

Polri telah mengumumkan hasil pemeriksaan terkait kasus rekening perwira polisi. Namun kritikan banyak masuk ke Polri. Seharusnya Polri lebih transparan dan terbuka dalam kasus rekening tersebut.