Presiden SBY akan memmperkuat peran Kompolnas. Cara paling tepat untuk memperkuat Kompolnas yakni memberi kewenangan pengusutan kasus di lingkungan internal Polri.

Petisi rakyat yang menuntut reformasi Polri terus bergulir. Pengacara senior Adnan Buyung Nasution pun meminta agar Polri bisa menyikapinya dengan positif. Polri harus mau mengubah diri.

Staf Khusus Presiden Denny Indrayana menyambut positif petisi rakyat mengenai tuntutan reformasi di Polri dan penuntasan mafia hukum termasuk rekening gendut. Presiden SBY pun mendukung petisi tersebut.

Instruksi Presiden SBY agar Polri membuka kasus rekening gendut disikapi  positif. Polri diminta menuntaskan kasus itu, apalagi rakyat sudah menandatangani petisi yang meminta penuntasan kasus itu.

Jumlah orang yang sudah meneken deklarasi agar mendesak Presiden SBY mencopot petinggi Polri yang terlibat praktik mafia hukum sudah mencapai 600 orang lebih.

Kasus pengeroyokan dan pembunuhan yang menimpa Ridwan Salamun merupakan teror terhadap jurnalis. Aparat hukum harus bertindak tegas agar tidak jadi ancaman baru bagi kebebasan pers.

Sejumlah kasus di kepolisian, terutama soal rekaman Ade Raharja dan Ari Muladi yang ternyata tidak ada, tidak bisa dianggap sepele. Jika kepolisian memanipulasi bukti dan berbohong ke publik, itu merupakan bukti lain dari abuse (penyimpangan) yang dilakukan kepolisian.

Tranparecy Internasional mencatat indeks percepatan pemberantasan korupsi Indonesia terus perbaikan. Namun jumlah kasus tindak pidana korupsi juga meningkat.

Jika benar Irjen Herman Effendi mundur dari Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (SPMH) karena melindungi mafia hukum di kepolisian, maka rugi besarlah Polri yang tengah mereformasi diri. Kapolri harus bijak menyikapi ini.

Jika Polri cinta korpsnya maka jangan melindungi oknum-oknum nakal. Tindak dan berikan sanksi sesuai dengan perbuatannya. Ungkapkan "pahitnya" kebenaran karena publik tengah menanti manifesto kebenaran dari para penegak hukum.