Ketua DPR Marzuki Alie menolak pembangunan rumah aspirasi. Untuk membatalkan pembangunan rumah aspirasi senilai Rp 122 M ini, UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3 atau sering disebut UU Parlemen) harus direvisi.

Banyaknya anggota DPR bolos sidang memprihatinkan konstituen. Untuk mengatasinya, revisi UU No 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau yang populer disingkat UU MD3 harus didorong.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso berterimakasih atas masukan dan kritik publik atas pemberitaan anggota dewan yang suka bolos. Namun Priyo meminta publik bisa memahami dan memaafkan anggota dewan karena mereka juga manusia, bukan malaikat.

Banyaknya anggota dewan yang suka bolos sidang membuat DPR akan mempercepat revisi UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Revisi ini dianggap perlu untuk mempertegas aturan main bagi anggota DPR pembolos.

Fakta makin banyaknya anggota DPR yang bolos sidang dalam rapat paripurna ataupun rapat Komisi merupakan gejala menurunnya sikap disiplin wakil rakyat. Untuk mengatasi hal itu, pimpinan fraksi di DPR diminta proaktif ikut mendisiplinkan anggotanya yang pemalas.

Keinginan DPD untuk sidang bersama DPR sebelum pidato Presiden tentang nota keuangan Agustus nanti, tampaknya akan sulit terwujud. Sebab dalam pembahasan rapat tersebut, ada perbedaan-perbedaan terhadap apa yang disampaikan.

Parpol tidak memikirkan azas Pancasila. Tapi, hanya memikirkan kekuasaan. Partai politik tampaknya tidak memiliki ideologi yang bisa diimplementasikan sesuai kebutuhan masyarakat melalui kinerja-kinerjanya.

Usulan Fraksi Golkar soal dana reses oleh DPR untuk Dapil senilai Rp 15 miliar per anggota Dewan harus ditolak oleh Menteri Keuangan dan masyarakat luas. Sebab jika digolkan, akan melanggar hukum dan berpotensi menjadi sumber dana politik yang memboroskan anggaran nengara.

"Secara sistematika sudah bagus, namun legal standing harus dipertegas," kata Ketua Panel Hakim, Hamdan Zoelva, dalam sidang pemeriksaan pendahuluan uji materi UU MPR, DPR dan DPRD.

Badan Anggaran DPR mendesak Komisi VII DPR dan pemerintah untuk segera memutuskan target lifting dan produksi minyak dalam RAPBN-P 2010.