KPU akan menjalani sidang di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas dugaan pelanggaran etik dan administrasi. Namun, dua orang komisioner KPU justru berada di Amerika.

Bawaslu meminta DKPP untuk memeriksa 7 komisioner KPU karena dugaan pelanggaran administrasi dan etika. Sidang terhadap KPU yang akan digelar Jumat (9/11) besok ini memicu dugaan tarik kepentingan soal keanggotaan dalam DKPP.

DKPP baru dibentuk pada Juni 2012 sebagai lembaga yang mengawasi penyelenggara pemilu. Tetapi DKPP sudah memecat beberapa penyelenggara pemilu baik KPU maupun Panwaslu. Lalu siapa yang mengawasi DKPP?

Bawaslu minta DKPP memeriksa 7 komisioner KPU karena diduga melanggar kode etik dalam verifikasi administrasi. KPU bahkan akan meninjau kembali dokumen 12 parpol yang tak lolos verifikasi. Seberapa profesional KPU dalam menjalankan tugasnya?

Sidang tujuh anggota KPU oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait tahapan verifikasi administratif baru akan dilaksanakan Jumat (9/11/2012) mendatang. 

DKPP bakal 'mengadili' komisioner KPU terkait laporan Bawaslu soal verifikasi adminstrasi parpol. Namun, apa pun keputusan DKPP terhadap KPU, tak akan mengubah hasill verifikasi.

Bawaslu yang melihat ada pelanggaran kode etik dalam verifikasi administrasi parpol peserta Pemilu meminta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa komisioner KPU. Komisioner KPU menyatakan siap diperiksa DKPP.

Meskipun lolos, PDIP melapor ke Bawaslu karena menilai proses verifikasi di KPU penuh tindakan diskriminatif. Bawaslu akan merekomendasikan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memerika tujuh komisioner KPU.

Dugaan pelanggaran kode etik atas penundaan hasil verifikasi administrasi KPU diproses oleh DKPP. Nasib sejumlah komisioner KPU yang diduga terlibat akan ditentukan oleh DKPP pada bulan Desember 2012 nanti.

Usia empat bulan adalah usia yang sangat muda yang dimiliki Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Namun, DKPP telah memberikan putusan pada 35 berkas perkara yang salah satunya memberhentikan Ketua Panwaslu DKI Jakarta Ramdansyah.