Komisi III DPR meminta masukan KPK, PPATK, dan Komnas HAM, sebelum melakukan uji kelayakan terhadap calon Kapolri Komjen Pol Timur Pradopo. Komisi III akan mendalami jejak rekam Timur sebelum diajukan menjadi calon Kapolri.

DPR resmi mengesahkan aturan mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) menjadi undang-undang.

Calon Kapolri Komjen Pol Timur Pradopo pernah dimintai keterangan oleh Komnas HAM soal kasus tragedi Semanggi dan Trisakti 1998, yang kala itu menjabat sebagai Kapolres Jakarta Barat. Dalam catatan Komnas HAM, Saat ingin dimintai keterangan, Timur tidak kooperatif dengan tidak menghadiri panggilan dari Komnas HAM.

RUU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) akan disahkan pada rapat paripurna DPR 5 Oktober mendatang. Ketua PPATK Yunus Husein berharap, peraturan itu bisa segera diundangkan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan perwakilan dari negara G-20 bersama-sama menyusun rencana kerja pemberantasan korupsi. Setelah tersusun, rencana kerja ini akan dipaparkan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 di Korea, bulan November mendatang.

Ketua Umum Kadin yang baru, Suryo Bambang Sulisto menanggapi kabar miring seputar isu suap atau jual beli suara di Munas VI Kadin, termasuk kaitan dengan kemenangannya sebagai Ketum Kadin.

Ketua PPATK Yunus Husein berharap kabar seputar dugaan praktik suap calon Ketua Umum Kadin yang sempat mencuat dalam Munas Kadin tidak benar.

Pusat Pelaporan Analisa dan Transaksi Keuangan (PPATK) selesai meneliti rekening dari 3 calon Kapolri. Sejauh ini tidak ada yang terindikasi mencurigakan.

Kompolnas masih saja tutup mulut soal siapa calon-calon Kapolri yang siap diajukan kepada Presiden. Pada saatnya nanti, nama-nama itu akan diumumkan oleh Ketua Kompolnas Djoko Suyanto.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menerima permintaan verifikasi dari Kompolnas terkait calon kapolri. Ada delapan nama yang akan ditelusuri rekam jejak atau harta kekayaannya.