Politisi Senayan lagi-lagi malas mengikuti sidang paripurna, setelah sempat bersemangat saat SBY hadir di Senayan 16 Agustus lalu. Sidang paripurna DPR yang membahas penetapan susunan dan keanggotaan fraksi hanya dihadiri 301 dari 560 anggota.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengingatkan agar para menteri tidak dekat-dekat dengan pengusaha. Wejangan Presiden SBY agar menteri tidak terlibat kongkalikong dengan pengusaha harus diperhatikan.

FPAN DPR merombak total kepengurusan fraksi sebagai bagian dari evaluasi tahunan. Wakil Ketua Komisi III DPR dari FPAN Tjatur Sapto Edy menempati posisi terkuat menjadi kandidat Ketua FPAN menggantikan Asman Abnur.

Gedung DPR, Senayan nanti akan menciptakan sejarah. Untuk kali pertama dalam sistem parlemenan Indonesia, DPR dan DPD akan menggelar sidang bersama dengan acara Pidato Presiden SBY.

Semoga apa yang kami alami menjadi pelajaran untuk penumpang lain agar BERHATI-HATI di BANDARA POLONIA dengan menggunakan penerbangan LION AIR agar tidak mengalami perlakuan buruk seperti yang kami alami. Terima kasih.  Penumpang Lion Air - Medan - Jakarta.

Hampir semua partai besar ingin memaksakan peningkatan Parliamentary Threshold menjadi 5 persen pada Pemilu 2014. Namun demikian partai kecil dan menengah tidak mau kehilangan kesempatan di DPR dan menolak keras usul tersebut.

Fraksi Partai Amanat Nasional DPR serius menolak pembangunan rumah aspirasi yang memakan dana Rp 209 miliar per tahun, atau Rp 374 juta per anggota DPR per tahun. FPAN menjanjikan akan menolak anggaran tersebut jika akhirnya dibagikan.

Partai Amanat Nasional (PAN) mendesak DPR meninjau ulang rencana pembangunan rumah aspirasi di daerah pemilihan masing-masing anggota DPR. PAN minta rencana tersebut disosialisasikan terlebih dahulu kepada warga sebelum direalisasikan.

DPR tak menyangka papan informasi yang seharusnya berisi informasi tugas kedewanan justru berubah menjadi tayangan situs porno. Untuk itu DPR meminta maaf kepada masyarakat atas kejadian memalukan ini.

DPR tak menyangka papan informasi yang seharusnya berisi informasi tugas kedewanan justru berubah menjadi tayangan situs porno. Untuk itu DPR meminta maaf kepada masyarakat atas kejadian memalukan ini.