Presiden Jokowi tengah mencoba menyelesaikan konflik dua lembaga yang menjadi garda terdepan penegakan hukum di Indonesia.

Ratna Mutiara, warga Kotawaringin Barat, Kalteng bekerja sebagai penyadap karet dan guru mengaji. Pada 2010 lalu dia bersaksi di sidang Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pilkada Kotawaringin Barat, Kalteng.

Untuk mengamankan aksi massa itu, KPK tak bisa sendiri. KPK selalu dibantu petugas kepolisian untuk mengamankan setiap aksi. Lalu, apa jadinya saat KPK dan Polri tengah berseteru?

Ketua Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) Azaz Tigor Nainggolan telah melaporkan Menko Polhukam Tedjo Edhi Purdjanto ke Bareskrim Mabes Polri. Dirinya berharap laporannya cepat diproses agar Tedjo jera.

Wakil Ketua KPK meminta publik terus mengawal pemberantasan korupsi. Seusai mengajukan surat pemberhentian sebagai komisioner KPK, BW menyebut di era kini para mafia hukum dan koruptor telah bersatu.

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Hasyim Muzadi bertemu pimpinan KPK, Senin(26/1). Ia menyatakan konflik yang terjadi bukan antarinstitusi Polri dan KPK namun problem personal yang bercampur dengan politik.

Ratna Mutiara sudah menjalani masa tahanan 5 bulan penjara. Dia dituding melakukan kesaksian palsu untuk Bupati Kotawaringin Barat, Ujang Iskandar di Mahkamah Konstitusi (MK). 

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengajukan pemberhentian diri sementara sebagai pimpinan KPK. Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengaku menyayangkan keputusan tersebut, namun bisa memahami.

Wacana pemberian hak imunitas bagi pimpinan KPK muncul setelah Bambang Widjojanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri. Politikus PDIP, Ganjar Pranowo setuju dengan wacana tersebut agar tidak ada istilah saling serang.

Bambang Widjojanto resmi mengajukan surat permohonan pemberhentian diri sebagai pimpinan KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri. 'Saya tunduk pada konstitusi atau undang-undang,' ujar Bambang, Senin (26/1).