Komisi III DPR segera merevisi UU KPK. Ada sepuluh poin penting yang akan dibahas dalam revisi ini. 10 Poin ini diklaim memperkuat KPK dan sesuai standart internasional.

Fraksi PKS mewacanakan pemberian kewenangan penghentian penyidikan atau SP3 di KPK. Hal ini dilakukan seiring dengan rencana revisi UU NO 30 tahun 2002 tentang KPK. Bagaimana tanggapan Yunus Husein selaku salah satu calon pimpinan KPK?

Wakil Ketua DPR Pramono Anung tak sepakat dengan ide pemberian wewenang untuk megeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus pada KPK. Alasannya, itu bisa membuka peluang negosiasi kasus.

Bila wacana memberikan KPK wewenang menghentikan kasus korupsi lewat mekanisme SP3 benar-benar dilakukan, dinilai menjadi langkah mundur bagi pemberantasan korupsi. Koruptor bisa langsung bersorak karena celah untuk lolos dari hukum tidak lagi berada di tangan pengadilan Tipikor namun bertambah di tangan KPK.

Ketua MPR Taufiq Kiemas menilai KPK perlu wewenang menerbitkan Surat Penghentian Proses Penyidikan (SP3). Baginya KPK cukup mendidik para koruptor tanpa harus menghajarnya berlebihan.

Wakil Ketua Komisi III DPR, Aziz Syamsuddin membantah akan ada SP3 terhadap perkara yang ditangani KPK. Menurut Aziz pernyataan bakal adanya SP3 hanya sebatas obrolan warung kopi.

Amir Syamsuddin sepertinya masih berhati-hati dalam berkomentar tentang berbagai isu. Setelah masalah Papua, kini dia belum mau bicara banyak soal revisi UU KPK.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso tak menyalahkan ada ide agar KPK bisa mengeluarkan SP3 terhadap kasus yang samar. Menurutnya, ide itu bisa dimatangkan dalam pembahasan revisi UU KPK.

Ketua Komisi III DPR Benny K Harman menilai KPK tidak perlu diberikan kewenangan mengeluarkan SP3. Sebab, KPK harus menuntaskan setiap kasus yang ditanganinya.

Komisi III DPR segera merevisi UU KPK. PKS ingin memberikan kewenangan KPK mengeluarkan Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan atau SP3.