detikNews

Rapor dari Men PAN: MK Urutan ke-10, MA ke-51 dan Kejagung Paling Buncit

Kemenpan RB melansir kinerja lembaga negara, salah satunya adalah lembaga yang terkait dengan sistem peradilan. Bagaimana hasilnya?

Senin, 04 Jan 2016 13:29 WIB

detikNews

Gugatan Rp 7,9 T Ditolak, Menteri Diminta Ambil Jalur Pidana

"Ingat, ada 3 jerat hukum bagi para bakar hutan. Ini kan baru sanksi administrasi, ada sanksi pidana berupa biaya pemulihan," kata Suparto. 

Senin, 04 Jan 2016 11:00 WIB

detikNews

Pelanggaran Kode Etik Hakim di 2015 Meningkat

Yang bersifat pelanggaran teknis yudisial, baik hakim maupun aparat PN lainnya mutlak kewenangan MA untuk memberi sanksi.

Rabu, 30 Des 2015 18:03 WIB

detikNews

Kebiri Kewenangan KY, Hakim Konstitusi Divonis Tak Langgar Kode Etik

Ternyata, Dewan Etik MK sudah mengeluarkan putusan, apa hasilnya?

Rabu, 30 Des 2015 15:14 WIB

detikNews

Pansus Pelindo 2, Intervensi DPR?

Mekanisme checks and balances di Indonesia adalah antara legislatif dan eksekutif. Dari berbagai ketentuan, kedudukan eksekutif di Indonesia sangat lemah.

Rabu, 23 Des 2015 13:02 WIB

detikNews

KY 2010-2015 Banyak Ungkap Skandal Besar, KY Baru Harus Lebih Gahar

KY periode 2010-2015 banyak mengungkap skandal besar di jagat peradilan, dari skandal hakim agung hingga perselingkuhan.

Rabu, 23 Des 2015 08:45 WIB

detikNews

KY Tanpa Ketua Tak Pengaruhi Kinerja Lembaga

Kursi pimpinan baru terisi 5 orang, dari jumlah yang seharusnya sebanyak 7 orang.

Selasa, 22 Des 2015 18:05 WIB

detikNews

KY 2010-2015: Ungkap Hakim Selingkuh, Penjudi hingga Skandal Hakim Agung

Capaian KY 2010-2015 membuka mata masyarakat tentang dunia peradilan yang masih banyak kekurangan.

Selasa, 22 Des 2015 11:59 WIB

detikNews

Ingin Ambil Peran KY, Ikatan Hakim Diminta Dengarkan Suara Publik

KY dibentuk oleh UUD 1945. Tapi MA akan mengambil alih kewenangan KY itu dengan membuat RUU Jabatan Hakim.

Selasa, 22 Des 2015 08:32 WIB

detikNews

Pengkritik Terancam 10 Tahun Bui, KY Baru Harus Terlibat Bahas RUU CoC

"Apalagi diindikasikan adanya upaya untuk meminggirkan kewenangan KY terkait adanya ketentuan dalam RUU Jabatan Hakim," kata Dr Bayu.

Minggu, 20 Des 2015 09:50 WIB