Program JKN yang dijalankan oleh BPJS Kesehatan sudah berjalan selama hampir dua bulan. Namun jalannya program tersebut bukannya tanpa hambatan. Klaim dari rumah sakit belum semuanya dibayar oleh BPJS. Apakah hal ini berpotensi membuat RS merugi?

Berjalannya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dijalankan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memang tak lepas dari kekurangan. Salah satunya adalah keluhan tentang kosongnya obat di rumah sakit.

Salah satu permasalahan dalam program JKN adalah sedikitnya obat yang diresepkan oleh dokter. Jika pada zaman Askes pasien penyakit kronis mendapatkan resep obat untuk satu bulan, pada paket INA-CBG's di JKN pasien hanya mendapat resep obat untuk 5-7 hari.

JKN yang dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sudah berjalan hampir dua bulan. Namun berjalannya program ini memang tidak berjalan mulus. Masyarakat bahkan menganggap lebih enak ketika BPJS Kesehatan masih menjadi PT Askes.

Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan hampir dua bulan berjalan. Masih ada yang dikeluhkan warga terkait pelaksanaan program ini, namun demikian ada juga warga yang sudah merasa cukup puas. Salah satu yang dikeluhkan adalah lamanya mengantre obat dan ketersediaan obat.

Jumlah pendaftar peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Banyuwangi masih sepi peminat.

Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2007-2013 menunjukkan adanya perbaikan status gizi masyarakat. Meski begitu, masih ada masalah yang harus mendapat perhatian khusus yakni anemia pada remaja putri dan ibu hamil, gizi kurang, gizi buruk, stunting (balita pendek) dan bayi lahir dengan berat badan rendah.

BPJS Kesehatan baru beroperasi secara resmi mulai 1 Januari 2014 dan mampu meraup iuran dari peserta pemegang kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hingga Rp 2,57 triliun.

Rumah sakit swasta di Jabodetabek masih ragu dan enggan bekerjasama dengan BPJS Kesehatan untuk menyelenggarakan program JKN.

Penerima Bantuan Iuran (PBI) merupakan kelompok peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah dengan biaya Rp 19.225 per bulan. Disebutkan bahwa pekerja yang di-PHK pun bisa menjadi PBI lho, bagaimana prosedurnya?