Sidang dengan pengadu Badan Pengawas Pemilu dan KPU sebagai pihak yang diadukan itu akan digelar Kamis pekan depan di gedung Kementerian Agama.

DKPP berencana akan mendatangkan BPPT dan Bappenas dalam sidang kasus dugaan pelanggaran kode etik saat KPU menunda jadwal pengumuman verifikasi administrasi parpol.

Pengamat Pemilu Partai Politik dari Lembaga Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPRR) Yusfitriadi menilai 'perpecahan' dalam tubuh Komisi Pemilihan Umum telah menghambat tahapan pemilu. Selain itu, keterlibatan pihak asing dinilai membuat hasil verifikasi partai politik tidak independen.

“Jika tak ditindaklanjuti akan berimplikasi kepada tindak pidana pelanggaran.”

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengeluhkan koordinasi yang kurang harmonis dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pasalnya, Bawaslu mengaku tidak pernah diturutsertakan dalam menerima surat-surat penting yang dikeluarkan KPU.

Di hadapan DKPP, KPU melempar tanggungjawab pada Sekjen KPU soal molornya verifikasi administrasi parpol peserta pemilu. Namun Sekjen KPU Suripto Bambang Setyadi tak mau begitu saja disalahkan. Internal KPU memanas.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) belum mengambil keputusan terkait dugaan pelanggaran kode etik KPU. Hal ini dikarenakan persidangan terkait molornya jadwal verifikasi administrasi parpol di KPU ini berjalan cuku panas.

"Kalau pun tetap SRI tidak lolos, harus tidak lolos dengan cara-cara yang benar. Sampai sekarang belum ada berita acara itu, yang ada hanyalah checklist," ujar Ketua Umum Partai Serikat Republik Indonesia (SRI), Damianus Tofa.

DKPP kembali menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Sidang diagendakan mendengar keterangan pihak penyelenggara Pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum.

KPU belum melakukan pleno terhadap 12 partai yang direkomendasikan Bawaslu untuk ikut dalam verifikasi faktual. Namun ketua KPU, Husni Kamil Malik, mengatakan jika tak ada perubahan signifikan, tidak mungkin mengikutsertakan partai-partai tersebut.