Pemerintah Provinsi Riau menyatakan siap menggunakan BBM jenis pertamax. Karena harga BBM jenis itu mahal, mereka mengimbau pejabat mengurangi dinas luar kota.

Seluruh mobil dinas anggota Polri di wilayah Jabodetabek dilarang menggunakan BBM bersubsidi. Mobil dinas pejabat Polri, setiap mobil diberi jatah 7,5 liter BBM nonsubsidi per hari, sedang mobil dinas di atas 2.000 cc dijatah 12,5 liter per hari.

Berdasarkan instruksi Presiden SBY, mulai hari ini mobil dinas pemerintah, BUMN, dan BUMD dilarang pakai bensin subsidi dan dipasang stiker bebas BBM subsidi.

Terhitung sejak hari ini, seluruh mobil dinas Polri di wilayah Jabodetabek dilarang menggunakan BBM bersubsidi. Hal itu diumumkan Mabes Polri terkait imbauan presiden SBY untuk melakukan langkah penghematan BBM dan energi.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo kebingungan bahkan harus mencari-cari stiker bebas BBM Bersubsidi di mobilnya. Kenapa?

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mendukung gerakan hemat energi. Gerakan hemat energi harus dilaksanakan untuk mengurangi beban subsidi.

Sampai saat ini masih banyak kendaraan dinas yang belum dipasang stiker salah satunya di Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Kenapa?

Harga bensin non subsidi di SPBU Pertamina turun Rp 450 per liter menjadi Rp 9.250 per liter. Namun SPBU asing seperti Shell belum menurunkan harga.

Presiden SBY mengimbau kendaraan dinas negara menggunakan BBM non-subsidi per 1 Juni 2012, termasuk TNI/Polri. Di dalam kaitan melaksanakannya, Polri meminta penyesuaian jatah BBM untuk kendaraan dinas jajarannya.

Pertamina siapkan solar non subsidi untuk kendaraan instansi pemerintah, BUMD, BUMN, dan kendaraan milik industri pertambangan dan perkebunan, lewat SPBU 'bergerak'.