Meski menuai kontroversi, pembangunan gedung baru DPR jalan terus. Total keseluruhan dana yang dikucurkan Rp 1,164 triliun. Sang pemenang lelang akan diumumkan 6 Juni 2011.

Politisi PKB, Lily Wahid tidak gentar menghadapi rumor pemecatan oleh partainya. Menurut Lily, perbedaan pendapat bukan alasan anggota DPR direcall.

"Gak apa-apa, saya menerima apapun yang terjadi. Kalau Muhaimin marah, mungkin dia malu karena sudah terlanjur dipercaya SBY," ujar Gus Choi tentang sanksi PAW kepada dirinya.

Demokrat mewacanakan agar koalisi nantinya diatur dalam sebuah produk hukum, yakni UU. Anggota Wantimpres, Jimmly Asshidiqie ikut bersuara. Menurutnya cukup ada dua fraksi di parlemen, pemerintah dan oposisi.

Ketua DPR Marzuki Alie menegaskan, sekalipun tidak diatur dalam kode etik, anggota DPR yang menerima gratifikasi sudah dipastikan dihukum pidana.

Sejumlah pasal krusial ditengarai raib dari rancangan Kode Etik DPR yang baru. Jika pasal-pasal itu benar hilang dan dibiarkan begitu saja, kelak jika Kode Etik telah disahkan akan kehilangan intinya.

BK DPR membantah telah menghilangkan sejumlah pasal krusial, termasuk larangan menerima gratifikasi, dalam draf revisi Peraturan DPR tentang Kode Etik.

Peraturan tentang kode etik DPR menuai kritik yang beragam dari anggota dewan. Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menilai aturan itu bagus untuk menjaga harkat dan martabat anggota DPR.

DPD selama ini tidak dilibatkan dalam pembahasan Daftar Inventarisir Masalah terkait RUU Keistimewaan DIY oleh DPR. MPR pun menyarankan DPD untuk menempuh jalur hukum ke MK.

MK menghapus UU No 6/1954 tentang Penetapan Hak Angket DPR dan menyatakan UU tersebut tidak berlaku lagi. Sebagai gantinya, Hak Angket DPR sepenuhnya diatur oleh pasal 77 ayat 3 UU No 27/2009 tentang MD3, serta Tata Tertib DPR.