Ombudsman RI meninjau dan mengamati lebih jauh bagaimana komitmen kecamatan di DKI Jakarta dalam menerapkan standar pelayanan publik. Hasilnya, hampir semua wilayah ibukota belum memiliki dan menerapkan pelayanan publik secara optimal.

Banyak akibat dari keterlambatan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan mekanisme baru. Pemerintah disarankan meninjau ulang mekanisme tersebut.

Wajah pendidikan di Indonesia makin carut marut. Di wilayah yang tidak jauh dari ibu kota Jakarta, sebanyak 1.800 ruang kelas sekolah dasar (SD) dibiarkan rusak terbengkalai.

Ombudsman Republik Indonesia menemui Wakil Presiden Boediono. Mereka mengadukan buruknya kinerja Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam hal pelayanan publik.

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) melakukan investigasi di Pelabuhan Merak. Mereka menemukan pungutan liar masih ada di pelabuhan tersebut.

Menteri Perhubungan Freddy Numberi beserta jajarannya menemui Ombudsman Republik Indonesia. Pertemuan ini untuk membahas masalah penyebrangan Merak-Bakauheni.

Mantan Wapres RI Jusuf Kalla, berada di Washington DC, Amerika Serikat, tanggal 13 dan 14 April 2011 untuk menghadiri dua program yaitu Pertemuan NetPLUSS (the Network of Political Leaders United to Support Shared Societies) dan Roundtables Gallup.

Ombudsman RI akan mempertemukan pihak-pihak yang terkait masalah BOS, terutama Kemendiknas dan Kemendagri. Kemendiknas menyatakan siap menyelesaikan masalah tersebut.

Ombudsman RI menduga ada maladministrasi dalam sosialisasi peraturan-peraturan tentang dana BOS. Oleh karena itu, Ombudsman akan memanggil Kementerian yang terkait dana BOS.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat Haneda Sri Lastoto meberi waktu selama 14 hari kepada Disdik Kota Bandung untuk menjawab klarifikasi terlambatnya pencairan dana BOS.