detikFinance
Buat Posko Pengaduan UMP, Kadin Klaim Tak Melanggar Hukum
Kadin DKI Jakarta menganggap pelaporan pengaduan penangguhan pembayaran upah minimum provinsi (UMP) secara kolektif tidak melanggar hukum.
Jumat, 04 Jan 2013 18:08 WIB







































