Setelah sebulan lebih berlalu, penyidik akhirnya menghentikan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) terhadap 3 stafnya. Alasannya karena tidak cukup bukti.

Calon pimpinan KPK Abdullah Hehamahua setuju jika KPK menangani kasus korupsi bernilai besar. Bahkan Abdullah usul jika KPK seharusnya hanya menangani kasus di atas Rp 50 miliar.

ICW melaporkan dugaan korupsi senilai Rp 4 miliar lebih di SDN 12 Rawamangun, Jakarta Timur ke Ombudsman RI. Sebelumnya ICW telah melaporkannya ke Kejati DKI Jakarta namun hingga saat ini belum ada respons.

Mabes Polri menegaskan bahwa ketua KPK M Jasin belum menjadi tersangka kasus pencemaran nama baik Panda Nababan. Mabes Polri dalam waktu dekat akan menggelar perkara kasus tersebut.

KPK diibaratkan sebagai ladang pembantaian. Sebab komisi ini tidak dilengkapi kewenangan mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) atas suatu perkara.

Polri mengeluh anggaran untuk penanganan kasus korupsi di instansinya sangat minim. Anggaran untuk penanganan kasus korupsi di Polri rata-rata hanya Rp 37 juta per kasus.

Ketua Komisi III DPR Benny K Harman menegaskan revisi UU KPK diarahkan untuk penguatan KPK. Wewenang SP3 dan Deponeering tidak akan diberikan kepada KPK.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso berharap revisi UU KPK dilakukan secara menyeluruh. KPK sebaiknya diberi kewenangan khusus untuk menangani kasus korupsi besar.

Penasihat KPK Abdullah Hehamahua tak setuju dengan adanya wacana SP3 dalam revisi UU KPK. Namun bila akhirnya nanti aturan itu ada, maka hal itu menjadi tanggung jawab DPR.

Komisi III DPR akan melakukan revisi terhadap UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Komisi III ingin revisi UU KPK tersebut tuntas pada tahun 2012 mendatang.