DKPP memecat Sekjen KPU dan tiga orang lainnya karena dianggap melanggar kode etik. Atas kekosongan posisi setelah pemecatan itu, KPU menyiapkan tiga calon nama Sekjen KPU baru.

DKPP memutuskan 'memecat' beberapa pejabat Sekretariat KPU termasuk Sekjen. Menaggapi putusan tersebut, mantan komisioner KPU I Putu Artha berpendapat putusan itu menambah konflik di internal KPU saja.

Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang meloloskan 18 parpol yang tak lolos verifikasi administrasi untuk dapat diikutsertakan dalam verifikasi faktual dinilai tak realistis. Keputusan tersebut sulit dijalankan.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akhirnya memutuskan 18 partai politik yang tidak lolos verifikasi administrasi untuk dapat diikutsertakan dalam verifikasi faktual. KPU kesulitan melaksanakan putusan DKPP tersebut.

Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan 'memecat' Sekjen Komisi Penyelenggara Pemilu (KPU) dkk. Keputusan 'pemecatan' tersebut diambil karena yang bersangkutan dinilai melanggar kode etik.

Ketua KPU Husni Kamil Manik angkat bicara soal keputusan DKPP yang akhirnya memutuskan 18 partai politik yang tidak lolos verifikasi administrasi untuk dapat diikutsertakan dalam verifikasi faktual. KPU kesulitan melaksanakan putusan DKPP tersebut.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akhirnya memutuskan 18 partai politik yang tidak lolos verifikasi tahap pertama untuk dapat diikutsertakan dalam verifikasi faktual. DKPP memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan tersebut.

Hari ini Bappenas hadir sebagai saksi di sidang yang digelar DKPP atas dugaan pelanggaran kode etik KPU. Bahasan mengenai pendanaan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) menyeruak. Pelaksanaan sipol menjadi tak masalah asalkan tidak berasal dari dana asing.

DKPP akhirnya mendatangkan BPPT dan Bappenas dalam sidang kode etik dugaan pelanggaran informasi oleh KPU terkait pengumuman verifikasi administrasi. BPPT dan Bappenas menjelaskan terkait pengadaan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).

BPPT dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) akan didatangkan dalam sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait dugaan pelanggaran kode etik penundaan pengumuman verifikasi administrasi parpol oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).