Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang meloloskan 18 parpol yang tak lolos verifikasi administrasi untuk dapat diikutsertakan dalam verifikasi faktual dinilai tak realistis. Keputusan tersebut sulit dijalankan.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akhirnya memutuskan 18 partai politik yang tidak lolos verifikasi administrasi untuk dapat diikutsertakan dalam verifikasi faktual. KPU kesulitan melaksanakan putusan DKPP tersebut.

Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan 'memecat' Sekjen Komisi Penyelenggara Pemilu (KPU) dkk. Keputusan 'pemecatan' tersebut diambil karena yang bersangkutan dinilai melanggar kode etik.

Ketua KPU Husni Kamil Manik angkat bicara soal keputusan DKPP yang akhirnya memutuskan 18 partai politik yang tidak lolos verifikasi administrasi untuk dapat diikutsertakan dalam verifikasi faktual. KPU kesulitan melaksanakan putusan DKPP tersebut.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akhirnya memutuskan 18 partai politik yang tidak lolos verifikasi tahap pertama untuk dapat diikutsertakan dalam verifikasi faktual. DKPP memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan tersebut.

Hari ini Bappenas hadir sebagai saksi di sidang yang digelar DKPP atas dugaan pelanggaran kode etik KPU. Bahasan mengenai pendanaan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) menyeruak. Pelaksanaan sipol menjadi tak masalah asalkan tidak berasal dari dana asing.

DKPP akhirnya mendatangkan BPPT dan Bappenas dalam sidang kode etik dugaan pelanggaran informasi oleh KPU terkait pengumuman verifikasi administrasi. BPPT dan Bappenas menjelaskan terkait pengadaan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).

BPPT dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) akan didatangkan dalam sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait dugaan pelanggaran kode etik penundaan pengumuman verifikasi administrasi parpol oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dalam sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang digelar pada Rabu (21/11) malam, telah dibacakan putusan untuk teradu ketua dan anggota KPU dan Panwaslu di daerah. DKPP memberhentikan 5 anggota KPU dan Panwaslu daerah.

Alhasil, sejak itu KPU dan Bawaslu diibaratkan Tom and Jerry, dua tokoh film kartun yang merupakan musuh bebuyutan. Karena itu lah, untuk menengahi benturan dua lembaga tersebut, maka Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dibentuk pada tahun ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.