Hari ini Bappenas hadir sebagai saksi di sidang yang digelar DKPP atas dugaan pelanggaran kode etik KPU. Bahasan mengenai pendanaan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) menyeruak. Pelaksanaan sipol menjadi tak masalah asalkan tidak berasal dari dana asing.

DKPP akhirnya mendatangkan BPPT dan Bappenas dalam sidang kode etik dugaan pelanggaran informasi oleh KPU terkait pengumuman verifikasi administrasi. BPPT dan Bappenas menjelaskan terkait pengadaan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).

BPPT dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) akan didatangkan dalam sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait dugaan pelanggaran kode etik penundaan pengumuman verifikasi administrasi parpol oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dalam sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang digelar pada Rabu (21/11) malam, telah dibacakan putusan untuk teradu ketua dan anggota KPU dan Panwaslu di daerah. DKPP memberhentikan 5 anggota KPU dan Panwaslu daerah.

Alhasil, sejak itu KPU dan Bawaslu diibaratkan Tom and Jerry, dua tokoh film kartun yang merupakan musuh bebuyutan. Karena itu lah, untuk menengahi benturan dua lembaga tersebut, maka Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dibentuk pada tahun ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. 

Sidang dengan pengadu Badan Pengawas Pemilu dan KPU sebagai pihak yang diadukan itu akan digelar Kamis pekan depan di gedung Kementerian Agama.

DKPP berencana akan mendatangkan BPPT dan Bappenas dalam sidang kasus dugaan pelanggaran kode etik saat KPU menunda jadwal pengumuman verifikasi administrasi parpol.

Pengamat Pemilu Partai Politik dari Lembaga Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPRR) Yusfitriadi menilai 'perpecahan' dalam tubuh Komisi Pemilihan Umum telah menghambat tahapan pemilu. Selain itu, keterlibatan pihak asing dinilai membuat hasil verifikasi partai politik tidak independen.

“Jika tak ditindaklanjuti akan berimplikasi kepada tindak pidana pelanggaran.”

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengeluhkan koordinasi yang kurang harmonis dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pasalnya, Bawaslu mengaku tidak pernah diturutsertakan dalam menerima surat-surat penting yang dikeluarkan KPU.