Dalam mengusut kasus korupsi, seringkali KPK berhadapan dengan 'lapisan perlindungan' yang menyelimuti si pelaku. KPK kini memiliki bekal untuk mengungkap perlidungan tersebut.

Dalam amar putusan Teuku Bagus Muhammad Noor, majelis hakim menyebut bahwa eks bos PT Adhi Karya itu terbukti menyuap Bendum PDIP, Olly Dondokambey sebesar Rp 2,5 miliar 

Tangan kanan Akil Mochtar, Muhtar Ependy akan segera mengisi daftar list tersangka KPK. Selain disangkakan telah membantu Akil menerima suap dan mencuci uang, Muhtar Ependy juga akan dijerat dengan pasal menghalang-halangi proses penyidikan.

MS Kaban membantah telah menerima suap dari Anggoro terkait anggaran revitalisasi sistem komunikasi radio terpadu (SKRT). Meski begitu, mantan Menteri Kehutanan itu mengaku siap kooperatif jika KPK memerlukan keterangannya.

Nama mantan Menhut MS Kaban ada dalam amar putusan Anggoro Widjojo sebagai penerima suap. Saat dikonfirmasi Kaban langsung membantah dan menyatakan tak pernah menerima suap.

Anggoro Widjojo divonis lima tahun penjara oleh majelis hakim, dan tidak mengajukan banding. Dengan posisi ini, KPK lebih leluasa untuk menggelar proses hukum lebih lanjut terhadap mantan Menhut MS Kaban.

KPK rupanya belum puas dengan putusan hakim pengadilan Tipikor yang menjatuhi hukuman penjara seumur hidup untuk eks Ketua MK Akil Mochtar. KPK pun resmi mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta hari ini.

Setelah melewati pembahasan mendalam, KPK hari ini memutuskan untuk melaporkan kasus transkrip rekaman Megawati-Jaksa Agung ke Mabes Polri. KPK merasa difitnah oleh pihak penyebar yang menyatakan mendapat transkrip itu dari oknum KPK.

Nama eks Menhut, MS Kaban, disebut jelas dalam amar putusan Anggoro Widjojo sebagai pihak yang telah menerima suap. Karena Anggoro tak mengajukan banding, maka KPK akan menentukan status MS Kaban minggu ini juga.

Ketua Umum Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj menyebut calon presiden Prabowo Subianto hanya sebagai tumbal dalam peristiwa kerusuhan Mei 1998.