Waktu pelaksanaan pemilu yang semakin dekat membuat RUU Tipikor seperti mandek di tengah jalan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap pemerintah lebih giat mendorong proses pembahasan RUU ini.

Selama ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyosialisasikan mekanisme pemberian tanda pada Pemilu 2009 adalah dengan cara mencontreng (v). Namun sekarang KPU memutuskan tanda silang (x) dan garis (-) juga dianggap sah.

Sudah susah payah mengesahkan UU Pilpres, buntutnya digugat ke MK. Gugatannya mendekati waktu Pilpres pula. Wajar saja selaku penyusunnya, pihak DPR-RI kesal dan pertanyakan motivasi para penggugat. 

Opsi pembentukan Badan Khusus pengelola perbankan menyerupai BPPN di saat krisis yang tertuang dalam RUU JPSK ditentang oleh sebagian besar anggota DPR.

DPR diminta untuk menunda pembahasan RUU tentang Rahasia Negara sampai masa periode berikutnya. Hal itu diperlukan agar tidak menimbulkan kecurigaan publik bahwa RUU tersebut akan dijadikan alat pemerintah.

"Jika terus melawan arus besar soal penerapan suara terbanyak, imbasnya pada perjuangan kebijakan afirmatif bisa terbalik. Perempuan bisa dianggap cengeng, atau sekadar meminta bagian lebih banyak."

MUI akan menyelenggarakan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III pada tanggal 23-26 Januari 2009. Ijtima para ulama ini akan membahas mulai persoalan kebangsaan, golput, senam pernafasan yoga sampai berbagai perundang-undangan.

Mundurnya pemilu legislatif menyebabkan jadwal pemilu presiden kian mepet. Padahal pada Pemilu Presiden 2004 saja, KPU sudah mengurangi jatah waktu proses gugatan hasil pemilu di MK.

Pemilu tinggal 79 hari lagi. Banyak sekali permintaan perubahan UU No. 10/2008 lewat Perpu. Namun pengabdosian putusan MK justru dilewatkan. KPU siap digugat?

Tradisi money politics nampaknya tidak hanya akrab dengan masyarakat perkotaan, tetapi juga pada masyarakat pedalaman. Caleg nomor 1 Dapil Sulawesi Selatan II PAN Andi Yuliani Paris merasakan hal tersebut.