Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Agatha Lily merasa tidak dilecehkan oleh anggota DPR saat uji kepatutan dan kelayakan bulan Juli 2013. Agatha menyebut beberapa pertanyaan dari anggota DPR hanya candaan.

Anggota KPI Agatha Lily terkejut dengan laporan Komnas Perempuan ke Badan Kehormatan DPR atas dugaan pelecehan melalui kata-kata. Agatha mengaku siap memberi klarifikasi ke BK DPR bila dipanggil.

Beberapa anggota DPR dianggap melecehkan terhadap calon komisioner KPI Agatha Lily. DPR seharusnya menyiapkan pertanyaan substansial terkait kompetensi calon, bukan malah berguyon.

BK DPR menerima laporan Komnas Perempuan soal dugaan pelecehan melalui kata-kata saat melakukan fit dan proper test anggota KPI Agatha Lily. BK menyebut ada pertanyaan dalam tes tersebut yang tidak proporsional.

Komnas Perempuan mengklarifikasi adanya pertanyaan yang dianggap melecehkan ketika fit and proper test KPI. Anggota dewan dinilai kerap melontarkan pertanyaan yang tak relevan ketika meguji kompetensi calon pejabat publik.

Kasus pelecehan terhadap calon Komisioner KPI, Agatha Lily, dianggap oleh Komnas Perempuan sebagai bentuk merendahkan martabat perempuan yang dilakukan anggota DPR yang terhormat.

Empat anggota Komisi I DPR dilaporkan Komnas Perempuan ke BK DPR gara-gara terkesan melecehkan Agatha Lily saat fit and proper test calon anggota KPI. BK DPR menegaskan fit and proper test bukan ajang untuk ngebanyol, apalagi menggoda wanita.

Komisi I DPR geger gara-gara Komnas Perempuan melaporkan dua pimpinan dan dua anggotanya ke Badan Kehormatan gara-gara pernyataan genit ke calon komisioner KPI, kala itu. Sasaran pertanyaan itu adalah Agatha Lily, berikut profil singkatnya.

"Yang dilaporkan dua orang pimpinan sama dua anggota," kata Wakil Ketua Komisi I Tubagus Hasanuddin kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/12/2013).

Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin tak merasa melecehkan Komisioner KPI Agatha Lily meski melontarkan candaan. Tubagus pun siap jika diminta menjelaskan candaan tersebut ke Badan Kehormatan (BK) DPR.