Pemerintah saat ini dinilai tidak serius menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2014. Pemerintah tak memperhatikan remunerasi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga para PNS KPU rentan suap dan konspirasi dengan partai politik peserta pemilu

"KPU mengembalikan pejabat yang disebut dalam keputusan DKPP ke institusi induk. Ada tiga orang yang kembali ke Kemendagri dan satu orang ke sekretariat negara," kata komisioner KPU, Sigit Pamungkas.

 Bukan keputusan mudah bagi KPU, karena ada implikasi yang harus diterima, di antaranya perlu anggaran Rp 60 miliar dalam proses tersebut.

"Tindak lanjut atas rekomendasi DKPP, rapat pleno KPU menyimpulkan perlu menindaklanjuti vefikasi faktual 18 partai politik yang tak lolos verifikasi faktual," kata komisioner KPU, Sigit Pamungkas.

"Kami sebagai pembuat undang-undang saja tak membayangkan putusan DKPP seperti itu."

“Celakanya, sudah putusannya seperti ini, sifatnya final dan mengikat.”

“Untuk implementasinya KPU akan konsolidasi organisasi terlebih dulu.”

"Iya memang melanggar, tetapi mereka tidak berniat jahat."

DKPP memecat Sekjen KPU dan tiga orang lainnya karena dianggap melanggar kode etik. Atas kekosongan posisi setelah pemecatan itu, KPU menyiapkan tiga calon nama Sekjen KPU baru.

DKPP memutuskan 'memecat' beberapa pejabat Sekretariat KPU termasuk Sekjen. Menaggapi putusan tersebut, mantan komisioner KPU I Putu Artha berpendapat putusan itu menambah konflik di internal KPU saja.