Gara-gara salah administrasi, dana rekonstruksi rumah bagi korban gempa di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebesar Rp 749 miliar belum bisa disalurkan.

Besarnya anggaran kini tidak lagi jadi masalah utama di Papua. Yang utama saat ini pelaksanaan program pembangunan yang nyata dan tepat sasaran.

Perwakilan GAM mundur dari Badan Reintegrasi Aceh (BRA). Dengan mundurnya GAM, maka BRA kembali ke khittahnya, kembali ke pemerintah.

Pemprov Sumbar mengirimkan 8 tenaga medis bagi korban gempa Yogyakarta dan Jateng. Mereka juga mengirim tenaga bantuan untuk mendata korban asal Sumbar.

Menjadi polisi pamong praja benar-benar tidak enak. 154 Polisi pamong praja yang berstatus honorer belum menerima honor selama tiga bulan terakhir.

Kejagung memanggil Kepala Dinas Kimpraswil Riau untuk dimintai keterangan dugaan korupsi yang dilakukan Gubernur Riau dan oknum DPRD Riau.

Pemerintah akan mengambil sisa dana tanggap darurat tahun 2005 sebesar Rp 1,4 triliun. Dana itu akan digunakan untuk rekonstruksi dan revitalisasi Sulut pasca banjir bandang.

Pembangunan Istana Presiden di Sumbar terlanjur jadi isu. Entah namanya nanti apa, DPRD mendukung pembangunan gedung di Ngarai Sianok, Bukittinggi.

Sekda Kabupaten Kampar, Zulher, ditetapkan sebagai tersangka kasus dana tidak terduga senilai Rp 14,3 miliar. Pihak Polda Riau diminta untuk mengusut sampai ke akar-akarnya siapa saja penerima dana publik tersebut.

Gebrakan Wagub Riau, Wan Abubakar untuk memberantas aksi illegal logging bisa jadi tak kesampaian. Lantaran dana perang dikurangi Pemprov Riau.