Masalah pembangunan Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin, Bogor, Jawa Barat tidak kunjung beres. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun mengundang Wali Kota Bogor Diani Budiarto untuk meminta penjelasan.

Ombudsman Republik Indonesia memperingatkan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat mengenai persoalan pembangunan GKI Yasmin, Bogor yang tidak kunjung beres. Jika tidak juga diindahkan, Ombudsman pasrah saja.

Menteri Agama diminta jangan diam saja menyikapi persoalan pembangunan GKI Yasmin, Bogor, yang tak kunjung selesai. Menag harus dapat menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia.

Belum ada titik temu antara GKI Taman Yasmin dengan Wali Kota Bogor Diani Budiarto. Karena masalah ini masih berlarut-larut, PDI Perjuangan berniat mencabut dukungan pada Wali Kota Bogor.

Pemerintah resmi memutuskan mengubah penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) langsung dari provinsi ke sekolah-sekolah.

Daniel Parulian, pegawai Kemenkokesra yang dijebak atasannya memenuhi panggilan Ombudsman. Daniel diwakili pengacaranya, Pamela Bianca, untuk mengadukan tindakan sewenang-sewenang yang diterimanya.

Persoalan terkait pembangunan Gereja Kristen Indonesia Yasmin, Bogor, Jawa Barat, bukanlah masalah agama. Pemerintah menyebutkan masalah ini murni terkait perizinan mendirikan bangunan.

Rekomendasi terkait kasus perizinan pembangunan gereja dan peribadatan jemaat GKI Taman Yasmin tak juga dilakukan Wali Kota Bogor dalam 60 hari. Sang wali kota pun dilaporkan ke presiden dan DPR.

DPR berseteru dengan KPK. Bermula dari Banggar DPR menolak diperiksa KPK. Mereka mogok. DPR ganti panggil KPK juga tidak datang. Pro kontra pun muncul. Betulkah ini bentuk arogansi DPR?

Banyak kalangan mengindikasikan mafia anggaran bersarang di Banggar DPR. Kewenangan besar tanpa kontrol dan koordinasi yang memadai membuat Banggar rentan jadi tempat bercokolnya mafia anggaran.