Bagi sebagian para pejabat, membelah kemacetan Jakarta dengan menggunakan mobil pengawal (voorijder) seharusnya bisa membuat waktu tempuh perjalanan lebih singkat. Mengapa masih bisa terlambat saat naik pesawat?

Tidak semua pejabat datang terlambat ketika hendak naik pesawat. Ada juga yang selalu on time dan berbaur dengan penumpang lainnya. Bahkan sempat menyapa sang pilot di kokpit.

Kisah anggota Dewan yang telat naik pesawat seperti Taufik Kurniawan dan Edhi Baskoro Yudhoyono (Ibas) ternyata bukan hal baru. Fenomena ini bahkan sudah membuat para pilot pesawat resah.

DPR memutuskan untuk menunda pembangunan gedung barunya. DPR menjanjikan tim teknis pembangunan gedung betul-betul mengkaji ulang perencanaan pembangunan gedung untuk melakukan penghematan, bukan sekedar akal-akalan untuk menipu rakyat.

Anggota DPR Budiman Sudjatmiko juga pernah mengalami apes, jam keberangkatan pesawat yang ia tumpangi ditunda, lantaran harus menunggu seorang menteri. Tidak tanggung-tanggung, pesawat itu harus menunggu pak menteri selama 30 menit.

Penundaan keberangkatan pesawat karena menunggu kedatangan pejabat dinilai tidak patut. Selain mengganggu kenyamanan penumpang, juga mengganggu jadwal penerbangan pesawat.

Pesawat Garuda Jakarta - Solo telat terbang gara-gara harus menunggu rombongan anak Presiden SBY, Edhi Baskoro yang akrab disapa Ibas. Anggota Dewan Pembina PD Ahmad Mubarok menilai seharusnya yang dikritik adalah Garuda.

Pesawat Garuda Indonesia GA 239 ngaret 3 menit gara-gara menunggu Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan. Sehari sebelumnya, pesawat Garuda juga molor terbang. Bahkan 20 menit. Kali ini, gara-gara rombongan anak SBY, Edhi Bhaskoro yang akrab disapa Ibas.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan beserta sejumlah anggota Komisi V (bidang transportasi) DPR meninjau Stasiun Pasar Senen. Kunjungan dalam rangka meninjau manajemen penumpang dan pengawasan KA dalam arus mudik.

DPR akan mengadakan Rapat Pimpinan (Rapim) siang ini, untuk membahas rencana pembangunan gedung baru DPR yang menuai kontroversi. Meski ini merupakan keputusan DPR periode 2004-2009, tapi DPR sekarang merasa perlu mengontrol kebijakan tersebut.