Jaman sekarang, para orang tua sering harap-harap cemas jika anaknya beranjak remaja. Apalagi bagi mereka yang memiliki anak perempuan yang sering keluar malam. Seringkali, perilaku para remaja putri itu menjurus ke pergaulan bebas hingga seks bebas.

Komnas Perempuan melaporkan empat orang dari Komisi I DPR RI yang diduga melakukan pelecehan saat fit and proper test calon Komisioner KPI. Empat orang yang dilaporkan adalah 2 orang pimpinan dan 2 anggota Komisi I yang diduga melontarkan 'godaan' kepada Komisioner KPI Agatha Lily.

Komnas Perempuan mencatat kasus yang dialami calon komisioner KPI, Agatha Lyly bukan pertama kali. Di beberapa uji kelayakan lembaga negara lainnya dimana terdapat kandidat perempuan, beberapa anggota DPR RI juga menyampaikan pernyataan yang mendiskriminasi.

Badan Kehormatan (BK) DPR akan memanggil anggota dewan untuk mengklarifikasi 'pelecehan verbal' yang dilakukan anggota dewan pada Agatha Lily saat fit and proper test komisioner KPI. Diharapkan BK dapat memberikan sanksi tegas.

Komnas Perempuan 'melaporkan' 4 anggota komisi I DPR karena dinilai melecehkan komisioner KPI Agatha Lily saat fit and proper test ke Badan Kehormatan. Fraksi PKS usul proses fit and proper test khususnya soal etik anggota diatur dalam tatib DPR.

"Kita harap sebuat ketegasan dari BK. Sebetulnya kalau ada tindakan konkrit dan berani dari BK biar tidak berulang, ini satu preseden yang baik untuk DPR," ucap Yuniyanti Chuzaifah, Ketua Komnas Perempuan.

Dalam sidang HAM III tahun 2013, 3 lembaga HAM menyatakan Indonesia sebagai negara darurat pelanggaran HAM. Sayangnya, langkah pemerintah untuk mengurangi hal tersebut masih dinilai belum maksimal.

Komnas Perempuan melaporkan 4 anggota komisi I DPR karena dinilai melontarkan pernyataan bernuansa melecehkan terhadap komisioner KPI Agatha Lily. Komnas Perempuan meminta ada sanksi yang diterapkan agar hal serupa tak terulang.

Dalam Sidang HAM III, komnas Perempuan, Komnas HAM dan KPAI menyoroti meningkatnya masalah HAM di 2013. Terdapat 3 indikator yang menyimpulkan Indonesia darurat HAM.

"Antara teguran lisan atau tertulis," kata anggota BK DPR Ali Maschan Musa di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/12/2013).