"Kalau tidak, saya sebagai pejuang juga akan mengatakan, buat apa lebih baik kita merdeka saja."

Komisi I DPR mengunjungi Papua pada akhir pekan kemarin. Berikut temuan-temuan Komisi I di Papua, selama kunjungan beberapa hari ke wilayah paling Timur Indonesia itu. 

Tim Pemantau Pilkada Aceh akan terjun langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi keamanan di Aceh. Tim yang terdiri dari sejumlah menteri dan anggota DPR ini akan bertolak ke Aceh, Selasa 13 Maret 2012.

"KPU harap ada aturan hukum yang menaungi penundaan. Kalau ada keputusan MK untuk menunda ya, akan kita lasksanakan," kata Ketua KPU Abdul Hafiz.

Permohonan untuk memperpanjang masa kerja Tim Pemantau Pelaksanaan UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pelaksanaan UU No 21 Tahun 201 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua disetujui oleh DPR. Tim itu pun akan bekerja hingga tahun 2012.

Untuk memajukan wilayah Papua dan Papua Barat, Kemdagri memberikan beberapa keistimewaan bagi putra dan putri asal Papua. Di antaranya, jumlah putra dan putri asal Papua yang masuk ke IPDN lebih banyak dari provinsi lain.

Tim Pemantau UU Pemerintahan Aceh dan Otonomi Khusus (Otsus) Papua DPR menggelar rapat kerja (raker) dengan Pemerintah. Raker ini akan membahas mengenai konflik di Papua dan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Papua masih sering bergolak. Banyak pihak menengarai masalah di Papua terkait kesejahteraan. Namun Istana mengklaim, sejak awal telah dilakukan pendekatan kesejahteraan untuk Papua.

Konflik yang terjadi di Papua usai digelarnya Kongres Rakyat Papua (KRP) III mengundang perhatian banyak pihak. Sejumlah kalangan menilai bahwa hadirnya KRP tersebut merupakan bentuk ketidakpuasan masyarakat Papua terhadap kondisi daerahnya.

Presiden SBY menekankan kepada jajarannya agar wilayah NAD dan Papua harus aman seperti daerah lainnya. Menurut SBY, keamanan dua wilayah itu merupakan harga mati.