detikFinance
Puan Jawab Tuntutan Buruh soal RUU Ketenagakerjaan
Ketua DPR Puan Maharani merespon tuntutan buruh untuk RUU Ketenagakerjaan.
Selasa, 23 Sep 2025 08:29 WIB
Filter
Urut berdasarkan
Tipe artikel
detikNews
PD Respons Usulan Koalisi Permanen Masuk RUU Pemilu: Tak Sesederhana Itu
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron menekankan pentingnya konsensus antarpimpinan partai sebelum membahas koalisi permanen dalam RUU Pemilu.
Jumat, 12 Des 2025 11:32 WIB
detikFinance
Puan Jawab Tuntutan Buruh soal RUU Ketenagakerjaan
Ketua DPR Puan Maharani bertemu buruh yang berunjuk rasa, merespons tuntutan RUU Ketenagakerjaan.
Senin, 22 Sep 2025 16:33 WIB
detikNews
Golkar Nilai Koalisi Permanen Masuk RUU Pemilu Akan Batasi Komunikasi Politik
Waketum Golkar Ahamd Doli menilai usulan koalisi permanen dalam RUU Pemilu akan batasi fleksibilitas partai. Diperlukan kajian mendalam sebelum keputusan.
Kamis, 11 Des 2025 19:49 WIB
detikNews
Wamenkum: RUU Penyesuaian Pidana Terdiri atas 3 Bab, 35 Pasal
Wamenkum Eddy Hiariej mengungkap RUU Penyesuaian Pidana terdiri atas 3 bab dan 35 pasal. RUU itu akan dibahas pekan depan bersama DPR.
Kamis, 20 Nov 2025 17:15 WIB
detikNews
Habiburokhman Pastikan Komisi III DPR Siap Bahas RUU Perampasan Aset
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman siap bahas RUU Perampasan Aset jika ditugaskan. Fokus saat ini adalah RUU Penyesuaian Pidana sebelum KUHP baru berlaku.
Rabu, 19 Nov 2025 15:08 WIB
detikNews
Paripurna Tetapkan RUU Perlindungan Saksi dan Korban Jadi Usul Inisiatif DPR
DPR RI menetapkan revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban (PSDK) sebagai usul inisiatif. RUU ini fokus pada keadilan bagi korban kejahatan.
Senin, 08 Des 2025 20:34 WIB
detikNews
DPR Tetapkan 64 RUU Prolegnas Prioritas 2026, Tambah soal Penyadapan-Sanitasi
DPR RI menetapkan 64 RUU Prolegnas Prioritas 2026, mengeluarkan 6 RUU dari daftar sebelumnya dan menambahkan 3 RUU baru. Total RUU mencapai 199.
Senin, 08 Des 2025 19:02 WIB
detikNews
Video: Alasan Koalisi Masyarakat Sipil Minta Pembahasan RUU KUHAP Ditunda
Koalisi Masyarakat Sipil mendesak DPR dan pemerintah menunda pembahasan RUU KUHAP. Hal itu dinilai tidak memenuhi prinsip partisipasi publik.
Minggu, 16 Nov 2025 17:13 WIB
detikNews
Pakar HTN Apresiasi Komisi III DPR-Pemerintah Sepakati RUU KUHAP
Pakar Hukum Muhammad Rullyandi menilai RUU KUHAP yang dibawa ke sidang paripurna sebagai langkah reformasi hukum. Pembahasan melibatkan partisipasi publik luas.
Jumat, 14 Nov 2025 15:22 WIB