Anggota Komisi III DPR, Didi Irawadi, mengaku prihatin dengan banyaknya tanggapan sinis terhadap vonis bebas Pengadilan Tipikor Bandung untuk kasus Walikota nonaktif Bekasi, Mochtar Mohammad. Sebab, setiap putusan pengadilan harus tetap dihormati.

Pengadilan Tipikor Bandung untuk yang ketiga kalinya menjatuhkan vonis bebas atas terdakwa kasus korupsi. Terhadap hal ini, Wakil Jaksa Agung Darmono mengaku prihatin.

Meski kontroversial, putusan bebas Pengadilan Tipikor Bandung terhadap Mochtar Mohammad, tetap harus dihormati. Penyidik KPKsebaiknya melakukan introspeksi tentang penanganan kasus yang didakwakan kepada walikota non-aktif Bekasi tersebut.

Putusan vonis Walikota Bekasi nonaktif Mochtar Mohammad menuai sejumlah komentar miring. Ini sudah ketiga kalinya, Pengadilan Tipikor Bandung membebaskan terdakwa yang secara kebetulan merupakan kepala daerah.

Putusan bebas Walikota Bekasi Muchtar Muhammad di Pengadilan Tipikor Bandung menjadi lonceng pengingat. Harus ada evaluasi bagi hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di daerah.

Praktisi hukum Gayus Lumbuun setuju dengan usulan Ketua MK Mahfud MD agar KY mengawasi ketat hakim Pengadilan Tipikor di daerah. Gayus juga mengusulkan agar MA juga ikut mengawasi.

Ketua Pengadilan Tipikor Bandung Joko Siswanto mengaku prihatin dengan begitu banyaknya sorotan dan tanggapan miring terkait vonis bebas Walikota Bekasi Mochtar Mohammad. Ia meminta putusan hakim dihormati.

Jaksa Agung Basrief Arief angkat bicara seputar vonis bebas Walikota Bekasi, nonaktif Mochtar Mohammad. Basrief menyampaikan, pihak Kejaksaan akan meneliti lagi vonis bebas itu.

Ketua MK Mahfud MD dari awal sudah ragu akan adanya Pengadilan Tipikor di daerah menyusul vonis bebas Walikota Bekasi nonaktif, Mochtar Mohammad. Karena itu, dia meminta hakim Tipikor di daerah harus diawasi.

Pengadilan Tipikor Bandung memutus bebas Mochtar Mohammad dari segala tuntutan jaksa. ICW sendiri menilai ada kejanggalan dalam putusan itu.