Depkeu, Depdiknas, Depkes, PU, dan Departemen Pertahanan/TNI merupakan salah satu departemen yang mendapat rapor jelek dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK memberi opini disclaimer bagi departemen itu.

Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengakui prihatin karena laporan keuangan DKI Jakarta pada 2007 dinyatakan disclaimer dari BPK. Pemprov DKI siap memperbaiki APBD-nya.

Laporan keuangan anggaran pertahanan tahun 2006-2007 Departemen Pertahanan (Dephan) dan TNI dianggap disclaimer atau tidak sesuai sasaran. Dephan akan segera menyempurnakan dengan melakukan pencerahan kepada para komandan pemegang keuangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah se-Indonesia dalam empat tahun terakhir (2004-2007), dinilai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), buruk, buruk, dan buruk sekali.

BPK telah mengambil lima bentuk inisiatif untuk ikut serta memperbaiki sistem pembukuan dan manajemen keuangan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Bosan dengan keuangan negara yang disclaimer?

Jumlah auditor keuangan masih minim. Di DKI Jakarta yang merupakan pusat transaksi keuangan, 4.000 unit keuangan daerah harus diawasi oleh hanya 20 auditor.

BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Badan Intelijen Negara (BIN) tahun 2007. Ini berarti perbaikan setelah sebelumnya BIN mendapat disclaimer.

Pemerintah Indonesia sulit untuk meningkatkan peringkat SUN ke predikat investment grade jika korupsi dan opini disclaimer dalam anggaran masih terjadi.

Pemerintah Indonesia sulit untuk meningkatkan peringkat SUN yang dijualnya untuk mencapai predikat investment grade jika korupsi dan disclaimer anggaran masih terjadi.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara dinilai BPK masih berlangsung sangat lambat walaupun reformasi sudah berlangsung selama 10 tahun.