Skema kenaikan harga BBM yang diusulkan Menteri ESDM secara bertahap dengan kenaikan setiap bulannya dinilai akan berdampak pada kenaikan inflasi setiap bulan.

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) meminta subsidi sebesar Rp 35,4 triliun pada RAPBN 2006 dengan asumsi tidak ada kenaikan tarif dasar listrik tahun depan.

PLN dan JOB Pertamina-Petrochina menyepakati penjualan flare gas untuk dialirkan ke PLTG Tuban. Dengan penjualan ini negara menghemat Rp 8,9 miliar.

Pengalihan bahan bakar gas cadangan PLN untuk industri di Jatim adalah alternatif terakhir bila PGN tidak mendapat pasokan gas. Jika memang itu terlaksana maka sektor industri yang mendapatkan pasokan gas harus menanggung biaya tambahan PLN akibat pengalihan gas itu.

Pengalihan gas milik pembangkit PLN untuk industri tidak bisa dilakukan. Pemerintah pun akan menolak pemberian kompensasi ke PLN.

Inpres hemat energi tampaknya betul-betul mandul. Buktinya, sejak Inpres dikeluarkan 10 Juli lalu, konsumsi BBM tak berkurang, malah meningkat. Walah..!

PLN bersedia membagi gas untuk pembangkitnya ke industri di Jatim yang tengah sekarat karena kesulian pasokan gas, asalkan BBM-nya diberi subsidi.

Kebijakan Pertamina menaikkan harga BBM untuk industri mulai 1 Agustus 2005 diharapkan mampu mengurangi subsisi BBM hingga Rp 20 triliun.

PLN meminta tambahan subsidi listrik atau diperbolehkan menaikkan TDL, jika upaya penghematan dan permintaan pengurangan biaya operasi PLN tidak berhasil.

Pelaku usaha menyambut positif permintaan audit energi, agar dapat mengetahui letak ketidakefisienan penggunaan energinya.