Belum sampai sebulan 44 parpol peserta Pemilu 2009 menandatangani Piagam 'Deklarasi Antikorupsi Partai Politik'. Tapi salah satu kader dari parpol tersebut justru tertangkap basah oleh KPK.

Masih segar dalam ingatan. Pentolan parpol peserta pemilu berkumpul di KPK, berikrar menolak, korupsi. Tapi apa lacur, belum genap 1 minggu, anggota DPR tertangkap lagi.  Deklarasi hanya seremoni.

Ketua KPK Antasari Azhar menyesalkan terjadinya penangkapan anggota DPR dari FPAN Abdul Hadi Djamal yang diduga menerima suap. Sebab, baru saja parpol-parpol mendeklarasikan gerakan antikorupsi di KPK.

Usai menggelar acara deklarasi antikorupsi parpol, kali ini KPK kembali menunjukkan perannya dalam pemilu dengan mengawasi peroses pengadaan logistik di KPU.

ICW mempertanyakan deklarasi antikorupsi yang dilakukan parpol peserta pemilu di hadapan KPK. Hal itu jangan dianggap sebagai pembersihan dosa parpol dari kasus dana nonbujeter DKP pada Pemilu 2004.

42 Parpol telah bersepakat untuk menandatangani deklarasi antikorupsi yang dibuat KPK. Untuk memonitornya, KPK akan memantau setiap departemen yang dipimpin oleh petinggi parpol.

Para pimpinan partai politik mendeklarasikan diri untuk antikorupsi di KPK. Namun deklarasi saja dinilai tidak cukup, harus ada komitmen lebih konkret untuk memberi efek jera bagi anggota partai yang korupsi.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Demokrat saling klaim soal prestasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini harus segera dihentikan.

Petinggi parpol peserta pemilu menandatangani deklarasi antikorupsi. Beberapa ketua parpol menyempatkan diri memberikan usulan pemberantasan korupsi ke Ketua KPK Antasari Azhar. Bahkan ada yang saling sindir dalam memberikan usulannya.

Ketua Umum Partai Nasional Indonesia Marhaenis Sukmawati Sokernoputri tiba-tiba mencuri perhatian. Di saat para ketua partai politik lain maju, tanda tangan deklarasi dan kembali ke tempat duduk, Sukmawati malah tiba-tiba memberikan pidato singkat.