Indonesia dinilai perlu memiliki UU cybercrime untuk mengatur yuridiksi jika terjadi kejahatan internet lintas negara. Sebab, sistem yuridiksi di setiap negara berbeda-beda.

Sebanyak 30 kabupaten dan kota memperoleh penghargaan ICT Pura dari Kementerian Komunikasi dan Informasi karena dinilai berhasil dalam aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Kemenhan menyadari adanya ancaman non militer yang mengintai Indonesia melalui cyberspace. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Kemenhan pun membuat desk khusus yang akan mendeteksi adanya gangguan.

Potensi ancaman atau gangguan kejahatan di dunia maya saat ini makin meningkat sehingga dibutuhkan keamanan informasi. Namun cyber crime yang ada dinilai belum sampai pada tahap destruktif yang menganggu.

Penjualan obat ilegal dan palsu semakin meresahkan. Tak hanya menjajakan produk secara online, beberapa distributor juga merambah ranah sosial media. Untuk melindungi konsumen dari ancaman obat-obat ini, Badan POM melakukan operasi khusus.

Peredaran obat ilegal saat ini tak hanya di toko-toko atau lapak pinggir jalan saja. Belakangan, obat dan suplemen ilegal juga sering ditawarkan via online karena dianggal lebih efektif menjangkau konsumen.

Peredaran obat ilegal saat ini tak hanya di toko-toko atau lapak pinggir jalan saja. Belakangan, obat dan suplemen ilegal juga sering ditawarkan via online. Cara ini dianggap lebih efektif menjangkau konsumen.

Menkominfo Tifatul Sembiring menjelaskan soal penolakan MPLIK oleh Gubernur Gorontalo hanya merupakan salah paham saja, hal ini karena belum mendapatkan sosialisasi yang lengkap dari pihak vendor yakni PT. Telkom Indonesia.

Terus meruginya PT Merpati Nusantara Airlines hingga ratusan miliar membuat DPR gerah. Kalangan DPR memberikan masukan jika tidak mau ditutup, lebih baik status Merpati dijadikan seperti TVRI.

Mahasiswa Semarang dan Makassar berunjuk rasa mengecam film Innocence of Muslims. Mereka mendesak pemerintah memblokir akses internet dan kedubes AS ditutup sebagai simbol protes.