Kementerian Hukum dan HAM serta Kejaksaan Agung masuk program remunerasi. Jika disetujui, kedua karyawan di lembaga itu bakal dapat tunjangan remunerasi alias naik gaji.

Tim independen dan quality assurance akan mengevaluasi remunerasi yang diberikan kepada para pegawai negeri sipil. Saat ini, sudah ada 14 Kementerian/lembaga yang melakukan remunerasi sejak 2007.

Sidang kode etik perwira polisi terkait kasus Gayus Tambunan dilakukan secara tertutup. Langkah itu justru mencoreng lembaga kepolisian yang seharusnya berani bersikap terbuka, dan tidak menutup-nutupi.

Publik kembali dihadapkan pada satu sekuel drama politik baru. Jika sebelumnya pihak pemerintah sering kebakaran jenggot akibat sikap kritis tanpa tedeng aling-aling yang diperankan oleh partai oposisi (PDI Perjuangan) dan beberapa partai di tubuh koalisi

Wakil Presiden Boediono mengatakan, Polri harus menjawab langsung apa yang menjadi perhatian masyarakat saat ini. Kasus-kasus yang menyita perhatian publik harus dapat dituntaskan seadil-adilnya.

Presiden SBY meminta pimpinan TNI dan Polri untuk tidak segan-segan menindak anggotanya yang melakukan kesalahan. Jangan karena membela anak buah, akhirnya melindungi yang bersalah. Kalau jenderal yang salah?

Wakil Ketua DPR Pramono Anung berharap 12 instruksi Presiden SBY mengenai proses hukum kasus Gayus Tambunan benar-benar dilaksanakan aparat penegak hukum. Jika pejabat teknis terkait yang tak melaksanakannya, dia layak dijatuhi sanksi tegas.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur menyayangkan tindakan yang dilakukan aparat TNI-Polri terkait larangan pemutaran film Opera Tan Malaka di beberapa stasiun televisi lokal di Jawa Timur.

Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Sutarman menerima kunjungan dari Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Polri. Dalam pertemuan tersebut Kapolda berjanji akan tetap  mengawal kasus penyerangan aktivis ICW, Tama S Langkun dan penyerangan terhadap kantor Tempo.

Sejumlah LSM mendatangi Polda Metro Jaya. Mereka bermaksud mempertanyakan penanganan kasus besar yang berada di wilayah hukum Polda Metro Jaya.