Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, menilai wacana penertiban anggota DPR seharusnya tidak sebatas pada masalah pemotongan gaji. Bagi agggota DPR yang konglomerat, pemotongan gaji Rp 2 juta/hari dinilai tak ada artinya.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendorong wacana pemotongan gaji anggota DPR diteruskan ke revisi UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Tanpa kemauan anggota DPR sendiri, usulan ini bisa tinggal wacana.

Memasuki masa sidang DPR, banyak anggota DPR yang tidak hadir dalam beberapa kali sidang paripurna maupun komisi. Pramono Anung menilai, ketidakhadiran itu karena banyak anggota DPR yang temui konstituen jelang Pemilu 2014.

Menjelang revisi UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), wacana pemotongan gaji anggota DPR pembolos mengemuka. FPPP DPR menilai usul tersebut bisa diterapkan untuk membuat jera.

Sekretaris Fraksi Partai Demokrat (FPD) Saan Mustopa mengusulkan sanksi keras bagi anggota DPR yang hobi membolos. Sanksi awal bagi anggota DPR pembolos sebaiknya dipindah komisi.

Fraksi PAN DPR merespons usulan Sutan Bhatoegana agar gaji anggota DPR pembolos dipotong Rp 2 juta per hari. FPAN memandang cara berpikir seperti ini keliru.

Sutan Bhatoegana mendorong CCTV di lingkungan DPR harus diarahkan untuk memantau kehadiran anggota DPR. Anggota DPR yang ketahuan membolos rapat harus dipotong gajinya Rp 2 juta per hari.

Sebentar lagi UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang mengatur keanggotaan DPR sampai kode etiknya. Revisi UU yang lebih dikenal dengan istilah singkat MD3 ini, harus dijadikan momentum untuk perbaikan kinerja DPR.

Kehadiran anggota DPR dalam berbagai rapat khususnya paripurna memprihatinkan. BK DPR mengusulkan perlu ada pengetatan aturan kehadiran anggota DPR dalam revisi UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

Koalisi masyarakat sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendatangi KPK untuk menanyakan kelanjutan penanganan laporan dugaan ketidakwajaran harga dalam pembelian 6 jet tempur Sukhoi SU-30MK2.