Bambang Widjojanto dan Busyro Muqoddas sudah lolos seleksi pansel. Jika salah satu dari mereka terpilih di DPR, KPK berharap ada keberanian lebih yang ditunjukkan saat memimpin.

Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin mengusulkan, jika Komisi III memilih salah satu dari 2 orang itu, sisanya bisa diusulkan menempati posisi Jaksa Agung yang sebentar lagi akan ditinggalkan Hendarman Supandji.

Sejumlah politisi di Senayan mengindikasikan penolakan atas Busyro Muqoddas dan Bambang Widjojanto sebagai calon pimpinan KPK. Sikap sejumlah kalangan DPR ini justru dipertanyakan.

Pansel KPK telah memilih Busyro Muqoddas dan Bambang Widjojanto sebagai calon pimpinan kPK. Dari dua nama tersebut, beredar kabar salah satu dari calon tersebut adalah titipan Presiden SBY. Istana buru-buru membantah rumor tersebut.

Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin meminta Komisi III tidak membuat blunder politik dengan tidak memilih 2 nama calon pimpinan KPK. Sebab, tidak ada alasan bagi DPR menolak 2 nama yang memang sidah bisa diterima publik dan hasil seleksi Pansel.

Lolosnya Busyro Muqoddas dan Bambang Widjojanto diharapkan membawa angin segar untuk KPK. Masa jabatan mereka pun 4 tahun sesuai UU.

Langkah Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Fahri Hamzah yang mengkritisi KPK melalui akun twitter-nya bisa menjadi langkah tidak populer. Selain banyak yang membalas dengan nada miring, kritikan tersebut juga dinilai sebagai resistensi yang berlebihan.

Fraksi PDI Perjuangan DPR menilai Busyro Muqoddas dan Bambang Widjojanto adalah figur yang tepat untuk memimpin KPK. Dua calon pimpinan KPK hasil seleksi pansel ini dinilai memiliki karakter yang pas untuk memipin lembaga itu.

DPR diimbau agar tidak terlalu ngotot mempertahankan pendapat bahwa pimpinan KPK yang nantinya terpilih mempunyai masa jabatan satu tahun saja. UU telah mengatur bahwa masa jabatan ketua KPK itu adalah empat tahun.

Busyro Muqoddas dan Bambang Widjojanto merupakan calon-calon terbaik untuk menjabat sebagai pimpinan KPK. Hasil pilihan pansel ini sangat membantu DPR dalam menentukan pimpinan KPK selanjutnya.