Kritik atas agenda kunjungan kerja anggota dewan ke luar negeri bergulir menyusul tidak adanya penjelasan soal urgensi dan target kunker. Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf menilai, kritik boleh saja, tetapi harus memberikan solusi.

Anggota Komisi XI Sumaryoto dan anggota Komisi VI Idris Laena terancam dipecat karena disebut meminta upeti kepada BUMN. Langkah pemberhentian kedua anggota dewan itu didukung PKS jika keduanya memenuhi unsur adanya pemerasan.

DPR diminta mengeluarkan revisi UU KPK dari daftar program legislasi nasional (Prolegnas). Alasannya, sembilan fraksi di DPR sudah sepakat menghentikan pembahasan revisi UU KPK.

Pesan SBY terkait tidak diperlukannya revisi UU KPK harus direspon oleh DPR. Respon tersebut dengan cara menghentikan penyusunan RUU KPK oleh Komisi III maupun Baleg dan dicabut dari program legislasi nasional 2010-2014.

Partai Demokrat (PD) mengakui koalisi yang terjalin dalam Setgab koalisi tak berjalan efektif. Perlu ada aturan yang mengikat agar koalisi tersebut berlangsung efektif.

Partai-partai besar menolak merevisi UU Pilpres dengan alasan UU yang sekarang sudah cukup baik. Namun, Gerindra mencium gelagat partai-partai besar takut bersaing dengan capres alternatif dan ingin mengamankan capres masing-masing.

DPD RI resmi mengajukan uji materi judisial review ke MK hari ini. Uji materi itu terkait permintaan dan penegasan hak kewenangan lembaga DPD sesuai UUD 1945.

DPD berencana mengajukan uji materi UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) dan Pembentukan Peraturan dan Perundang-undangan (P3) ke Mahkamah Konstitusi (MK). DPD berharap mendapat hak legislasi yang sama dengan DPR.

Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Teguh Juwarno berharap, revisi UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) juga memberi perhatian serius untuk penambahan kapasitas kewenangan yang dimiliki BAKN. Sebab, selama ini kewenangan BAKN masih terbatas.

Saat kunker ke Denmark, sejumlah anggota Badan Legislasi DPR tepergok berwisata menyusuri sungai di Copenhagen. Usulan moratorium kunker DPR pun mencuat. Tapi jangan sampai usulan ini hanya reaktif belaka.