Sejumlah pihak berencana untuk mengajukan judicial review terhadap UU Pilpres yang baru saja disahkan. Mendagri Mardiyanto pun mempersilakan masyarakat melakukan hal itu.

Direktur Eksekutif Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menyatakan, lima tokoh akan berebut menjadi capres ketiga menyusul disahkannya RUU Pemilihan Presiden (Pilpres).

RUU Pilpres disahkan DPR, Rabu 29 Oktober 2008 kemarin. Pengesahan itu membuat pemohon uji materi calon presiden independen berpikir ulang untuk menarik permohonan.

Kabar akan majunya JK mendampingi SBY dalam Pilpres 2009 makin santar terdengar. Namun bukan berarti itu satu-satunya opsi bagi Golkar. Duet JK-Sultan juga dimungkinkan.

Guna menghemat anggaran, FPDIP mengusulkan agar pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Presiden digelar secara bersamaan pada tahun 2014 mendatang.

Lobi pembahasan RUU Pilpres di Hotel Santika membuahkan hasil. 9 Fraksi sepakat syarat parpol untuk mengajukan capres memiliki 20% kursi di DPR atau 25% suara hasil Pemilu. Voting pun sepertinya tidak diperlukan lagi di rapat paripurna.

PKS telah memunculkan 8 nama untuk dipasang sebagai capres dalam Pilpres 2009 mendatang. Namun capres baru diajukan jika PKS mengantongi 20 persen kursi di Pemilu Legsilatif.

Pembahasan RUU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) masih terbengkalai di DPR. Padahal tenggat waktu bagi DPR untuk menyelesaikan RUU ini tinggal sebentar yakni Desember 2009.

Mantan ketua pansus RUU penyelenggara pemilu Saefullah Maksum meminta Bawaslu lebih mengoptimalkan kinerjanya setelah diberi fasilitas mobil baru dan beberapanya mendapat apartemen. Kenapa?

Banyak yang gusar mengapa RUU Pengadilan Tipikor tak kunjung diselesaikan DPR. Rupanya, kampanye pemilu menjadi alasan sebagian wakil rakyat itu.