Ratusan buruh dari berbagai konfederasi kembali menggeruduk kantor Gubernur Joko Widodo, Balai Kota DKI Jakarta. Di tengah-tengah demo, buruh yang mayoritas laki-laki ini menyempatkan menunaikan salat Jumat tepat di depan pintu masuk Balai Kota.

Limaratusan buruh yang tergabung dalam KSPI-FSPMI menggelar demonstrasi di depan gedung Baharkam Mabes Polri. Buruh menuntut pihak Mabes Polri mencopot Kapolres Bekasi terkait aksi mereka pekan lalu.

Ketua Apindo Sofjan Wanandi menanggapi adanya tudingan soal kalangan pengusaha yang sengaja menyewa jasa preman untuk melawan buruh.

Pihak Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menegaskan tindakan mogok kerja yang sering dilakukan para buruh bukan sebagai hobi.

Buruh menuntut penambahan komponen hidup layak (KHL) baru berupa jaket dan kipas angin. Pengusaha menganggap tuntutan tersebut mengada-ada dan tak berdasar.

Konsolidasi Nasional Gerakan Buruh (KNGB) dan Kontras akan melaporkan tindak kekerasan yang menimpa buruh saat menggelar aksi di Cikarang ke Mabes Polri. Aksi kekerasan tersebut diduga dilakukan secara berencana dan 'dibekingi' oleh pejabat setempat.

Gubernur DKI Jakarta Jokowi kemarin telah menetapkan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta Rp 2.441.301,74/bulan. Namun kalangan buruh masih menolak.

Demonstrasi buruh merebak terkait dengan penetapan upah minimum provinsi (UMP) tahun depan. Sejumlah pihak menganggap ada yang menggerakan, bahkan membayar buruh untuk berdemo.

Serikat buruh punya anggaran khusus untuk pelaksanaan demonstrasi dan serangkaian kegiatan lainnya. Anggaran itu didapat dari iuran wajib yang dibebankan kepada anggotanya setiap bulan.

Buruh tetap menginginkan kenaikan upah minimum di DKI Jakarta mencapai 50%, atau naik menjadi Rp 3.700.000/bulan.