Hal kedua yang ingin saya sampaikan adalah mengenai biaya kirim surat untuk lamaran CPNS. Untuk pengiriman lamaran CPNS dari Solo ke Semarang saya dikenakan biaya Rp 12,500. Saat saya tanya petugas berdalih bahwa itu adalah biaya khusus CPNS.

Mungkinkah seseorang berpikir tanpa otak kiri? Jawabannya ternyata bisa. Michelle Mack, wanita asal Virginia berhasil menjalani hidup normal meski hanya 5 persen otak kirinya yang berfungsi. Bahkan, ia bisa tamat sekolah dan memiliki kekasih.

Ketua MPR Taufiq Kiemas (TK) memuji langkah pemerintah dalam mengatasi gempa Padang, Sumatera Barat. Mekanisme pendataan yang baik dinilainya akan mempermudah penyaluran dana rehabilitasi.

Onno W. Purbo, praktisi internet Indonesia, tidak mau diam saja melihat bencana gempa di Sumatera Barat. Ia pun menyumbangkan sebuah peta, tentunya bukan peta sembarang peta.

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Wahyono meresmikan gedung Samsat Drive Thru. Gedung yang terletak di Lapangan Polda ini sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan Polri terhadap publik, khususnya kemudahan pembayaran pajak kendaraan.

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Wahyono meresmikan gedung Samsat Drive Thru. Gedung yang terletak di Lapangan Polda ini sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan Polri terhadap publik, khususnya kemudahan pembayaran pajak kendaraan.

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya membuka pelayanan bagi wajib pajak kendaraan melalui Samsat Drive Thru. Dengan fasilitas ini, kini Anda tidak perlu mengantre lama di kantor Samsat untuk membayar pajak kendaraan Anda.

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya membuka pelayanan bagi wajib pajak kendaraan melalui Samsat Drive Thru. Dengan fasilitas ini, kini Anda tidak perlu mengantre lama di kantor Samsat untuk membayar pajak kendaraan Anda.

Setelah dilakukan pengecekan ternyata nomor pelanggan dan kartu tayang bukan atas nama saya. Tetapi, atas nama orang lain. Saya bingung. Kok bisa. Lalu agent mengatakan bahwa terjadi salah input data dan agent meminta saya untuk mengirimkan form aplikasi. 

Undang-Undang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU Susduk) baru saja disahkan oleh DPR. Namun dalam UU ini menyisakan persoalan.