Perpecahan di tubuh Partai Golkar sudah semakin masif dan penuh tarik menarik kekuatan. Munas rekonsiliasi diserukan, niat islah diucapkan, namun ternyata kedua kubu masih mengajukan setumpuk syarat sebelum mau bersatu kembali.

Koalisi Merah Putih (KMP) berubah sikap dan mendukung Perppu Pilkada, yang mengakomodir Pilkada langsung. Namun Presiden Joko Widodo yang sejak awal memang tak setuju dengan Pilkada tak langsung, menanggapi dingin manuver KMP itu.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie, Idrus Marham menepis isu keretakan Koalisi Merah Putih. Begini Idrus menjawabnya.

Empat partai di Koalisi Merah Putih sudah menentukan sikap tentang Perpu Pilkada langsung. Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN dan PPP kubu Djan Faridz sudah menyatakan mendukung Perpu Pilkada langsung.

DPD-DPD Golkar saat Munas IX Bali menyampaikan aspirasi agar Perppu Pilkada ditolak. Namun, aspirasi yang berujung pada rekomendasi Munas itu 'dikalahkan' oleh suara mayoritas partai-partai di KMP. Golkar pun berubah sikap.

PPP kubu Djan Faridz membuka kemungkinan bergabung ke Koalisi Indonesia Hebat lewat keputusan Mukernas. Koordinator Pelasana KMP Idrus Marham menyebut hal itu tak mungkin terjadi.

Selain dari politikus Gerindra, ramalan Koalisi Merah Putih akan tamat juga muncul dari politikus Golkar Misbakhun. Sekjen Golkar Idrus Marham akan memberi penjelasan pada kadernya itu tentang betapa solidnya KMP.

Drama panjang Perppu Pilkada sepertinya akan segera berakhir, kemungkinan besar dengan manis. Manuver Ketum Partai Demokrat (PD) SBY mendekat ke KIH membuat KMP kembali sepakat mendukung Perppu yang mempertahankan pilkada langsung itu.

Sekjen Golkar, hasil Munas Bali, Idrus Marham siang ini mendatangi Gedung DPR. Ia enggan membeberkan maksud kedatangannya namun ini dilakukan di tengah usaha perombakan fraksi Golkar oleh kubu Agung Laksono.

Golkar kubu Aburizal Bakrie yakin kepengurusannya akan disahkan oleh Kemenkum HAM pada Senin (15/12) mendatang. Bila tidak, rakyat disebut-sebut akan kecewa dan berpersepsi negatif terhadap pemerintah.