DKPP bisa berlega hati pada awal tahun 2013 ini. Sebab, pengadilan etik penyelenggara pemilu tersebut sebelumnya selalu menumpang ruangan lembaga lain. Kini, DKPP akan memiliki ruang sidang sendiri.

DKPP sepanjang 2012 mencatat telah memproses 92 perkara pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Dari 92 perkara tersebut 31 di antaranya telah diputus oleh DKPP.

KPU akan membentuk tim seleksi (timsel) calon komisioner KPU di 16 provinsi menyusul akan habisnya masa jabatan mereka pada bulan Mei 2013. Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan, KPU akan memperketat proses seleksi tersebut.

Memasuki tahun 2013 aktivitas politik dinilai makin intensif menyusul pemilu tahun 2014. Pengamat politik dari LIPI, Siti Zuhro mengatakan tahun 2013, justru riskan dari perilaku korupsi.

Pemilihan Presiden (pilpres) 2014 semakin dekat. Persaingan antarparpol mulai terasa hangat. Namun semua parpol tetap diminta berlaku jujur.

Pimpinan KPU akan mengumumkan partai politik yang lolos sebagai peserta pemilu pada tanggal 8 Januari 2013. Seluruh partai politik menerima keputusan KPU atas hasil verifikasi faktual yang telah dilaksanakan secara terbuka tersebut.

Tudingan terhadap penyelenggara pemilu baik terkait proses verifikasi yang rentan intervensi ditanggapi serius oleh Bawaslu. Anggota Bawaslu, Nasrullah, menyatakan lebih baik mundur daripada diintervensi oleh partai politik.

"Jangan buat pengumuman sebelum waktu pengumuman, nanti diputuskan dalam forum terbuka dengan argumen-argumen sehingga transparan," kata ketua DKPP Jimly Asshiddiqie.

"Kami ingin konsultasikan sekaligus juga memperkenalkan DKPP kepada MA supaya hakim se-Indonesia terutama PTUN bisa memahami perkembangan UU di bidang kepemiluan, terutama DKPP bahwa keputusan DKPP final dan mengikat," kata Jimly

"Ada SMS bunyinya merekomendasikan supaya anggota KPU yang sedang diperkarakan jangan diapa-apain. Ini jadi bukti adanya orang titipan, jadi banyak tapi tidak semua," kata ketua DKPP, Jimly Asshiddiqie.